Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 dalam rangka mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi

Trishani, Muhammad Dhimas (2021) Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 dalam rangka mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (629kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 terdapat aturan dimana dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi tepatnya pada pasal 5 huruf (h) yang termasuk Kebijakan Penataan Ruang Wilayah adalah “perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% (tiga puluh persen)dari luas wilayah Kota Bekasi”. Dalam hal ini Pemerintah selaku Penegak hukum harus menegakan hukum tersebut karena di Kota Bekasi jumlah Ruang Terbuka Hijau belum mencapai target. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 dalam rangka mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintahan dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi dan upaya pemerintah dalam menegakan hukum dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi. Dalam menganalisa beberapa masalah yang ada didalam usulan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan konsep Negara Hukum sebagai teori dasar dan untuk menguatkan teori dasar tersebut digunakanlah Teori Pemerintahan Daerah, Teori Kebijakan Publik dan Teori Penegakan Hukum sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu menganalisa, mengklarifikasi dan mengkonstruksi fenomena-fenomena yang didasarkan atas pada pasal 5 huruf (h) Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 bahwa pada kenyataanya aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 masih belum maksimal dan masih belum bisa memenuhi kriteria yang ada, dan tidak jarang terbentur dengan kepentingan politik dalam eksekusinya. Pemerintah sudah berupaya menegakan hukum ini dengan melakukan pembebasan lahan, merehabilitasi jalur hijau, mengadakan program seribu taman hingga merevitalisasi lahan agar berfungsi kembali

Actions (login required)

View Item