Hak Ex Officio hakim menetapkan pemegang kuasa asuh anak dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama sebagai upaya perlindungan hukum dan perwujudan kepastian hukum bagi anak

Ase, Muhammad Fadhly (2021) Hak Ex Officio hakim menetapkan pemegang kuasa asuh anak dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama sebagai upaya perlindungan hukum dan perwujudan kepastian hukum bagi anak. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover) 1_cover.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (abstrak) 2_abstrak.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (daftar isi) 3_daftar isi.pdf Download (149kB) | Preview
	Text (bab 1) 4_bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB) | Request a copy
	Text (bab 2) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB) | Request a copy
	Text (bab 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy
	Text (bab 4) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (bab 5) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy

Abstract

Kuasa asuh anak (hadhanah) merupakan permasalahan yang seringkali terlupakan atau terabaikan dalam kasus perceraian. Hal ini disebabkan karena para pihak hanya memikirkan kepentingan perkara mereka tanpa memikirkan kepentingan anak sebagai korban perceraian, padahal anak sebagai korban perceraian harus dilindungi dan diberikan kepastian hukum guna menghindari mereka dari dampak buruk perceraian orang tua dengan menetapkan pemegang kuasa asuh yang cakap, mampu dan bertanggungjawab bagi mereka. Di sisi lain Hakim belum memiliki keberanian untuk menetapkan pemegang kuasa asuh anak dalam perkara perceraian secara ex officio karena khawatir melanggar asas ultra petita serta menghindari cap unprofessional cocduct/tidak profesional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hak ex officio dan pertimbangan hakim terhadap penetapan hadhanah, implementasi hak ex officio hakim dalam memberikan perlindungan terhadap penetapan hadhanah, implikasi hak ex officio hakim dalam memberikan perlindungan terhadap penetapan hadhanah, kepastian hukum hak ex officio hakim yang memberikan perlindungan terhadap penetapan hadhanah dalam putusan perceraian di pengadilan agama, sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak. Untuk menjawab permaslahan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori yaitu : grand theory memakai teori keadilan dan kepastian hukum, middle theory yaitu teori disidendi (ratio decidendi), teori pertimbangan hakim, dan aplicative theori menggunakan teori maslahah mursalah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Disebut penelitian hukum normatif sebab penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan atau bahan hukum lain yang tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, Hak ex officio hakim merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tanpa diminta para pihak. Kedua, Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara hak hadhanah yaitu mengedepankan kepentingan psikologis dan sosiologis anak. Ketiga, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada masalah hadhanah (pengasuhan anak) adalah diserahkan terhadap ibunya, hal ini sesuai dengan aturan Agama Islam, akan tetapi pada prakteknya terdapat masalah dan perebutan hak pengasuhan. Keempat, Hak ex officio hakim digunakan atau diterapkan dalam rangka kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak dan terutama bagi anak itu sendiri, hadhanah atau pengasuhan anak pasca perceraian menempatkan posisi anak sebagai sebagai pihak yang harus dilindungi dan menjadi kewajiban bersama kedua orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item