Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hukum Ta'widh (Ganti Rugi) barang yang rusak atau hilang saat pengiriman dihubungkan dengan UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : Studi kasus di JNE Cabang Kota Cibiru

Siregar, Muhammad Islah (2021) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hukum Ta'widh (Ganti Rugi) barang yang rusak atau hilang saat pengiriman dihubungkan dengan UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : Studi kasus di JNE Cabang Kota Cibiru. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (412kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (444kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTARISI.pdf Download (437kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (867kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (869kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) | Request a copy

Abstract

Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu yang dapat dipersalahkan). Dengan demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian (iltizam) yang disepakati. Suatu perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya haruslah bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakatidi awal, karena pengiriman yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar, seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak atau pun hilang. Tetapi pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan di PT JNE Dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu pihak customer dapat dirugikan atau tidak. Pertama, dirugikan karena penggantian barang di sini tidak berpengaruh terhadap harga barang yang dikirim, walaupun barang yang dikirim sangat mahal, ganti rugi yang diberikan yaitu 10 kali biaya kirim, jika barang tersebut melebihi maksimal harga. Kedua, apabila harga barangnya lebih kecil dari biaya 10 kali biaya kirim, maka penggantian yang diberikan yaitu sebesar harga barang yang dikirim tersebut. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan JNE hanya mengikuti harga terendah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ganti rugi (Ta’widh) yang diberikan PT. JNE agen Cipadung terhadap pengiriman atas barang yang rusak atau hilang dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hukum ganti rugi (Ta’widh) di PT. JNE agen Cipadung. Kerangka pemikiran dalam penelitian adalah perjanjian yang timbul karena sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksakan oleh para pihak dalam memenuhi tanggung jawabnya selaku pihak yang terkait dalam suatu perjanjian. Bahwa praktik ganti rugi sudah dijalankan oleh PT. JNE terhadap barang yang rusak atau hilang saat pengirian sebagai mana yang telah di tetapkan pada Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara wawancara langsung kepada pihak JNE. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya menurut Hukum Ekonomi Syariah Melihat dari ganti rugi yang diberikan pihak JNE yang hanya memberikan 10 kali lipat ongkos kirim maka ganti rugi yang diberikan oleh pihak JNE tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana pada Hukum Ekonomi Syariah dan juga hukum positif ganti rugi yang harus diberikan adalah barang susuai dengan barang yang dikirimkan atau dengan uang seharga barang yang dikirimkan. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Actions (login required)

View Item