Implementasi kebijakan progam Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang

Maulani, Yulia (2021) Implementasi kebijakan progam Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (243kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia telah 75 tahun merdeka, namun kemiskinan hingga kini masih menjadi tantangan berat bagi bangsa kita. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Camat/ Kasi Kesos Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Koordinator/ Pendamping PKH Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Keluarga Penerima Manfaat/Peserta PKH Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peroram Keluarga Harapan Kabuaten Sumedang tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pamulihan Kabuaten Sumedang belum berjalan optimal, hal ini dilihat dari empat faktor dalam implementasi kebijakan. 1. komunikasi sudah berjalan namun belum optimal karena belum sampai kepada akar rumput, disebabkan belum adanya sosialisasi dan koordinasi yang belum sampai kepada masyarakat. 2. sumber daya optimal dilihat dari sarana dan prasaran yang cukup memadai namun kualitas sumber daya manusia yang ada kurang berkompeten dan kesiapan pun perlu ditingkatkan agar bisa menghasilkan dan bisa keluar dari program tersebut karena sudah mampu. 3. disposisi belum optimal dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PERMENSOS No 5 tahun 2019 Kabuaten Sumedang tentang peningkatan kesejahteraan masyaraka atau program keluarga harapan ini. 4. struktur birokrasi dapat dikatakan telah efektif dengan adanya peraturan SOP program keluarga harapan tentang tatacara peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item