Tinjauan fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap jual beli online dengan menggunakan fitur ShoopePayLater

Nugroho, Agung Rizky (2022) Tinjauan fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap jual beli online dengan menggunakan fitur ShoopePayLater. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (327kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (438kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (773kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (916kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat yang menggunakan fitur ShopeePaylater pada platform marketplace Shopee untuk membeli suatu barang yang diinginkanya tanpa harus membayarnya langsung atau membayarnya nanti. Kebanyakan dari para pengguna fitur tersebut hanya melihat besaran tambahan biaya yang dibebankan kepadanya tanpa mengetahui mekanisme akad yang digunakan dalam pelaksanaan fitur ShopeePayLater tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apakah pemberlakuan biaya penanganan dalam praktik jual beli online dengan menggunakan fitur ShoopePayLater sudah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018 (2) mengetahui apakah mekanisme pemberlakuan biaya administrasi tambahan terhadap pengguna fitur ShopeePayLater sudah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018. Dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terdapat model pembiayaan anjak piutang (factoring) yang mekanisme pelaksanaanya mempunyai kesamaan dengan mekanisme akad yang terjadi dalam pelaksanaan fitur ShopeePayLater dimana akad utama yang digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad jual beli, qardh dan wakalah bi al-ujrah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif (studi dokumentasi). Sumber datanya diperoleh dari ketentuan yang berkaitan dengan fitur ShopeePayLater yang berasal dari Customer Servive Shopee melalui fitur “Chat dengan Shopee” serta pengguna fitur ShopeePayLater. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pemberlakuan biaya penanganan dalam praktik jual beli online dengan menggunakan fitur ShoopePayLater sudah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018, karena biaya penanganan tersebut merupakan penerapan dari akad wakalah bi al-ujrah antara pihak pengguna ShopeePayLater (muwakkil) dan pihak Shopee dan PT Lentera Dana Nusantara (wakil) (2) Mekanisme pemberlakuan biaya administrasi tambahan terhadap pengguna fitur ShopeePayLater belum sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018 karena dalam mekanisme pemberlakuan biaya administrasi tambahan ShopeePayLater berasal dari biaya penanganan, suku bunga minimal 2,95% dan denda sebesar 5% dari total tagihan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Hal tersebut termasuk gharar dan jatuh kedalam riba yang diharamkan dalam ketentuan syariah.

Actions (login required)

View Item