Transformasi Fiqh Madzhab Hambali terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf D tentang Wakaf Kendaraan

Rina Sugiarti, Rina (1210301051) (2014) Transformasi Fiqh Madzhab Hambali terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf D tentang Wakaf Kendaraan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (684kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (919kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)

Abstract

Kendaraan merupakan salah satu objek wakaf yang tergolong baru dalam peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia, sebab pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam, kendaraan belum dimasukkan secara khusus sebagai salah satu objek yang dapat diwakafkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengingat kendaraan sebagai objek wakaf telah lama dipraktikan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah Saw dengan adanya hadits-hadits tentang pembolehan wakaf kuda sebagai kendaraan. Demikian juga pada zaman sesudahnya sampai pada masa berkembangnya empat madzhab fiqh khususnya madzhab Hambali yang secara lugas membahas mengenai wakaf kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang wakaf kendaraan menurut madzhab Hambali, wakaf kendaraan menurut perumus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan untuk mengetahui metode serta proses transformasi fiqh madzhab Hambali terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d tentang wakaf kendaraan. Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran, bahwa persepsi masyarakat mengenai wakaf identik dengan wakaf tanah saja berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang dijadikan payung hukum perwakafan, perubahan kemudian terasa sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 215 bahwa wakaf bukanlah tanah milik saja akan tetapi perubahan secara signifikan mulai ada sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sehingga lahirlah wakaf produktif salah satunya adalah wakaf kendaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara kepada Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A. sebagai salah seorang tim perumus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Data yang ditemukan adalah bahwa madzhab Hambali membolehkan wakaf kendaraan baik berupa mobil dan yang lainnya dengan mengqiyaskan bolehnya wakaf kuda dan unta secara mutlak. Sementara dari hasil wawancara dengan perumus diketahui bahwa selain adanya pengaruh dari madzhab Hambali tentang masuknya wakaf kendaraan dalam undang-undang ini juga aspek maslahah al-mursalah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Madzhab Hambali membolehkan wakaf kendaraan dengan mengqiyaskan bolehnya wakaf kuda dan binatang ternak secara mutlak. Menurut perumus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d tentang wakaf kendaraan, masuknya kebolehan wakaf kendaraan tentu saja dengan mempertimbangkan pendapat dari madzhab Hambali tentang wakaf kendaraan dengan cara qiyas salah satu objek wakaf juga dengan mempertimbangkan aspek maslahah al-mursalah dari manfaat kendaraan pada masa sekarang bagi masyarakat. Adapun metode dan proses transformasi fiqh madzhab hambali terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf d tentang wakaf kendaraan dengan metode qiyas dan maslahah al-mursalah dengan proses mengakomodir pendapat ulama, para tokoh dan fiqih empat madzhab, kemudian menyesuaikan dengan hadits-hadits yang telah ada dan disepakati sehingga lahirlah keputusan pemerintah yang mengikat agar menghilangkan perbedaan.

Actions (login required)

View Item