Hukum perlindungan konsumen dalam pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah di Indonesia

Nuryanti, Nuryanti (2021) Hukum perlindungan konsumen dalam pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover) 1_cover.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (abstrak) 2_abstrak.pdf Download (362kB) | Preview
Preview	Text (daftar isi) 3_daftar isi.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) 4_bab 1.pdf Download (484kB) | Preview
	Text (bab 2) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB) | Request a copy
	Text (bab 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) | Request a copy
	Text (bab 4) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (692kB) | Request a copy
	Text (bab 5) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy

Abstract

Arrum Haji adalah produk baru yang diluncurkan oleh pegadaian, produk Arrum Haji terdapat di Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia termasuk beberapa pegadaian konvensional yang melayani sistem usaha syariah. Adapun tujuan utama diluncurkannya produk Arrum Haji ini adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendaftar haji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggetahui dan menganalisis: 1) Hukum perlindungan konsumen dalam transaksi gadai syariah dalam pembiayaan arrum haji di Indonesia, 2) Bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen gadai syariah dalam pembiayaan arrum haji di Indonesia. Penelitian ini megunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Kedudukan hukum Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan Pegadaian (Persero) merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang secara langsung memberi peluang bagi pengembangan Pegadaian Syariah di PT Pegadaian (Persero). Dalam kaitan ini fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI telah menjadi rujukan yang melandasi pengembangan gadai syariah dan terakomodasi oleh regulasi pemerintah. Selain itu, terdapat sebelas peraturan perundang-undangan lain yang secara tidak langsung memberi peluang bagi pengembangan Pegadaian Syariah di masyarakat. Kedua, Penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dalam melindungi konsumen gadai syari’ah sudah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan yaitu menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya ditulis UUPK pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk member perlindungan kepada konsumen”.

Actions (login required)

View Item