Peralihan hak Sertifikat Hak Milik (Shm) karena lelang eksekusi hak tanggungan terhalang oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kota/Badan Pertanahan Nasional Atr/Bpn No.13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita

Saepudin, Agus (2021) Peralihan hak Sertifikat Hak Milik (Shm) karena lelang eksekusi hak tanggungan terhalang oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kota/Badan Pertanahan Nasional Atr/Bpn No.13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 3_daftarisi.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 2_abstrak.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (344kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan hierarki perundang-undangan terkait lelang, yaitu dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No 13. Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengakibatkan terhambatnya proses peralihan hak atau balik nama terhadap kreditur sebagai pemenang lelang karena terjadinya pemblokiran oleh eks debitur. Tujuan penelitian ini untuk memperjelas aturan mengenai lelang dan meluruskan peraturan perundang-undangan terkait hak tanggungan dan proses terjadinya peralihan hak milik dalam lelang serta memberikan gambaran terkait proses upaya hukum yang ditempuh bagi subjek hukum yang mempunyai itikad baik. Penelitian ini dilandaskan oleh beberapa teori, yaitu teori negara hukum sebagai acuan dasar dalam penelitian. Teori lelang menjadi sarana mengetahui permasalahan serta memberikan gambaran terkait persoalan pembatalan hak milik dalam proses lelang. Teori perbuatan melawan hukum menjadi rambu-rambu dalam melakukan pengaplikasian aturan terkait lelang dan hak tanggungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti, menjabarkan dan memberikan gambaran yang terperinci mengenai gugatan pembatalan lelang berdasarkan perbuatan melawan hukum yang selanjutnya diteliti secara analisis dan sistemais kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya tumpang tindih aturan terkait lelang yaitu ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional - PMATR/BPN No.13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita dengan undang-undang lain yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam pasal 6 yang menyebabkan terhalangnya pergantian hak milik terkait lelang yang dilakukan kreditur terhadap debitur. Terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap subjek hukum yang beritikad baik dalam berperkara yaitu dengan melakukan permohonan kepada pihak BPN terkait tidak bisanya di lakukan proses balik nama dengan melibatkan kantor lelang dan kreditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item