Tinjauan yuridis tentang otoritas dan perlindungan hukum terhadap Nasabah Financial Technology (FINTECH) dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016 tentang Financial Technology

Aulia, Siska Syahidah (2021) Tinjauan yuridis tentang otoritas dan perlindungan hukum terhadap Nasabah Financial Technology (FINTECH) dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016 tentang Financial Technology. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (238kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH). Penelitian ini bersumber dari tidak diaturnya besaran suku bunga fintech oleh OJK selaku regulator, sehingga penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum, akibat hukum dan kewenangan OJK khususnya terhadap suku bunga agar terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah financial technology oleh Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Financial Technology, Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Financial Technology yang legal dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Financial Technology, dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap nasabah dihubungkan dengan POJK 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Technology. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Konsumen. Serta menggunakan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 42, 43 dan 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Finansial Technology, sehingga mencapai kepada analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai pedoman untuk diteliti dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Fintech kurang melindungi masyarakat, khususnya dari segi keadilan dan transparansi. Untuk akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian fintech bagi nasabah adalah, nasabah hanya dapat memilih antara menyetujui atau menolak perjanjian. Karena dalam perjanjian pinjam meminjam oleh fintech menggunakan perjanjian baku, maka apabila perjanjian sudah disetujui, perjanjian berlaku mengikat bagi kedua belah pihak. Dan untuk kewenangan dalam penentuan suku bunga fintech, Otoritas Jasa Keuangan lah yang memiliki wewenang untuk penentuan suku bunga bagi fintech legal, bukan Asosiasi. Sehingga dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan harus membuat aturan mengenai besaran suku bunga bagi fintech legal agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Actions (login required)

View Item