Implementasi pasal 40(A) peraturan daerah khusus ibukota Jakarta no 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di kecamatan Kebayoran Lama di tinjau dari perspektif siyasah dusturiyah

Ramdani, Renaldy Daffa (2022) Implementasi pasal 40(A) peraturan daerah khusus ibukota Jakarta no 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di kecamatan Kebayoran Lama di tinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (486kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy

Abstract

Masalah umum yang melanda Kecamatan Kebayoran Lama adalah semakin banyaknya anak-anak tunawisma, gelandangan dan pengemis, yang keberadaannya tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Isu-isu sosial tersebut akhirnya memicu para rezim daerah DKI Jakarta memberikan aturan tidak boleh mengemis. Namun fakta di lapangan belum sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Peraturan daerah Khusus Ibukota Jakarta No 8 Tahun 2007 ini, asumsi peneliti adalah karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang perda ini bahkan indikator tertib dan tentram yang dimaksud oleh pemerintah tidak sama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang mekanisme penanganan pengemis di Kebayoran Lama berdasarkan Perda Ibukota Jakarta No 8 Tahun 2007, kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan penanganan pengemis, serta perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan pengemis di Kebayoran Lama. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Teori Walfare State dimana negara/ pemerintah diserahi peran, tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, dan Prinsip maslahat yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif, instrument atau alat penelitian adalah peneliti. Penelitian metode deskriptif, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data dan penentuan data yang dianggap representatif secara operasional. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, mekanisme penanganan pengemis di Kebayoran Lama berdasarkan Perda Ibukota Jakarta No 8 Tahun 2007 Dinas sosial Daerah dan Kabupaten/ Kota mempunya wewenang serta tanggung jawab melakukan program pendampingan uji coba, melakukan pendataan dan seleksi Orsos/LSM/yayasan, memverifikasikan dan mengajukan orsos/LSM/yayasan yang akan melakukan uji coba dan pendampingan ke Kementrian Sosial RI, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun upaya tersebut belum sesuai dengan teori implementasi kebijakan dan teori Welfare State. Kedua, kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan penanganan pengemis di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para pengemis, pengamen, anak jalanan. Ketiga, tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan tersebut menunjukkan belum adanya kesesuaian dengan prinsip al-mashlahah mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya yang berlandaskan hukum Allah dan Sunnah Rasul dalam menetapkan suatu kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan

Actions (login required)

View Item