Pemberian mutah dan nafkah idah akibat perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas 1A: Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms

Indriani, Diah (2021) Pemberian mutah dan nafkah idah akibat perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas 1A: Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (678kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (854kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (705kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) | Request a copy

Abstract

Hak ex officio merupakan hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam petitum tuntutan. Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms. dalam perkara cerai gugat hakim secara ex officio mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu ba’in sughra tergugat terhadap penggugat dengan membebankan mut’ah dan nafkah iddah kepada tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa : a. Mutah sebesar Rp 4.000.000 b. Nafkah Idah sebesar Rp 3.000.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum, metode penemuan hukum serta pertimbangan hukum majlis hakim dalam permberian mutah dan nafkah idah dalam perkara cerai gugat serta pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah Idah dalam perkara cerai gugat bersadarkan Putusan perkara No 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah asas putusan yang baik dan benar sebagaimana disebutkan dalam pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : 1). Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, 2). Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, 3). Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, 4). Diucapkan dimuka umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian content analysis (analisis isi) dengan jenis pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan perkara No. 3794/Pdt.G/2019/PACms. Sedangkan sumber data sekundernya adalah peraturan perundang-undangan perkawinan, buku-buku, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa landasan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 3794/Pdt.G/2019/PACms didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah Idah, sepanjang tidak terbukti nusyuz. Putusan hakim Pengadilan Agama Ciamis juga sesuai dengan metode interpretasi dalam teori penemuan hukum. Penerapan hak ex officio hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas ultra petitum.

Actions (login required)

View Item