Implementasi prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia: Menyoal kasus “pencatutan” nama presiden

Rosidin, Utang (2018) Implementasi prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia: Menyoal kasus “pencatutan” nama presiden. In: Alokasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, pp. 251-266. ISBN 978-602-51281-4-1

This is the latest version of this item.

[img] Text
Cover Buku Alokasi Hukum Islam.pdf

Download (103kB)
[img] Text (Full Text)
Buku Alokasi Hukum Islam_Utang Rosidin.pdf

Download (405kB)

Abstract

Amandemen UUD Tahun 1945 telah mengubah kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga negara, antara pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan adanya prinsip checks and balances, maka kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pribadi-pribadi yang sedang menduduki lembaga-lembaga tinggi negara. Penerapan sistem checks and balances dilakukan dalam rangka menata hubungan antar lembaga tinggi negara Indonesia. Dengan diterapkannya sistem checks and balances, jalannya pemerintahan diharapkan akan stabil, dijalankan secara efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan negara seperti yang telah digariskan dalam konstitusi. Sistem checks and balances juga diharapkan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu-individu yang sedang menduduki jabatan atau memegang kekuasaan negara. Penerapan prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia menghendaki adanya persamaan organ negara, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam Konstitusi. Pencatutan nama Presiden yang dilakukan oleh Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunjukkan bahwa Presiden memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekuasaan DPR, padahal semestinya DPR sebagai lembaga negara harus menunjukkan fungsinya sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan controlling.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: Amandemen; Check and Balance; Sistem Pemerintahan
Subjects: Constitutional and Administrative Law > Structure, Powers, Functions of Government
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Utang Rosidin
Date Deposited: 23 May 2022 03:15
Last Modified: 23 May 2022 03:15
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/49876

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item