Pertanggung jawaban ahli waris terhadap pembayaran uang pengganti: Studi kasus putusan No. 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk

Nopiliah, Nopilah (2021) Pertanggung jawaban ahli waris terhadap pembayaran uang pengganti: Studi kasus putusan No. 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (242kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini, berawal dari adanya pihak yang melakukan kerugian negara, lalu dikarenakan meninggalnya Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimana tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang akan mempengaruhi kemampuan Negara dalam memenuhi hak-hak rakyatnya. Oleh sebab itu penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya menggunakan instrument hukum pidana kepada pelaku korupsi, tetapi juga menggunakan instrument hukum perdata seperti dalam kasus putusan pengadilan negeri depok nomor 02/pdt.g/2010/pn depok. Tujuan penelitian ini untuk mengupas Bagaimana analisis putusan nomor 02/pdt.g/2010/PN Depok tentang gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian keuangan Negara. Lalu bagaimana bentuk petanggung jawaban ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi unuk mengganti kerugian keuangan Negara berdasarkan hukum waris dalam system hukum perdata? Yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis melandasi kerangka pemikiran pada Gugatan Perdata, Hukum Waris Perdata, Ganti Rugi Oleh Ahli Waris, Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama, dan ditunjang dengan pendekatan hukum perdata. Metode yuridis normatif meneliti ide-ide, konsepsi, prinsip-prinsip hukum, dan hukum dan peraturan yang didasarkan pada unsur-unsur hukum utama. Dengan kaitannya dengan penelitian ini, metode ini juga disebut sebagai Metode sastra, yang meliputi membaca buku, adalah seperangkat pedoman. hukum dan makalah terkait penelitian lainnya ini mengenai Hukum Perdata. Berdasarkan penelitian ini kasus yang akan dijadikan sebuah penelitian dengan adanya unsur “Kerugian Negara karena meninggalnya terdakwa tindak pidana korupsi. Disisi lain ditemukan adanya “Perbuatan melawan hukum” yang telah dilakukan oleh (alm. yusuf setiawan) secara hukum perdata dan nyatanya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, sehingga diajukanya gugatan perdata kepada ahli waris terdakwa alm. yusuf setiawan untuk mengganti kerugian Negara berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal terjadinya pewaris ahli waris tidak hanya mendapatkan hak atas kekayaan (aktiva) tetapi juga pertanggung jawaban untuk melunasi hutang (pasiva) pewaris dalam hal ini kerugian Negara keuangan Negara, dan ahli waris bebas menentukan sikap terhadap harta warisan.

Actions (login required)

View Item