Implementasi peraturan Bupati Kuningan nomor 60 pasal 8 ayat 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kuningan nomor 25 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2020 di desa Citapen Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan ditinjau dari siyasah dusturiyah

Hidayat, Imam Faizal (2020) Implementasi peraturan Bupati Kuningan nomor 60 pasal 8 ayat 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kuningan nomor 25 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2020 di desa Citapen Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan ditinjau dari siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (370kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy

Abstract

Penyebaran virus COVID-19 yang terkonfirmasi di Kabupaten Kuningan Jawa Barat pertanggal 22 November 2020 total kasus positif mencapai 971 jiwa, kasus sembuh 862 jiwa, kasus karantina 92 jiwa, dan kasus meninggal 17 jiwa. Dampak dari virus corona ini menyebabkan stabilitas ekonomi masyarakat terutama dikalangan petani, buruh, dan pekerjalainnya menurun. Langkah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembalikan stabilitas ekonomi masyarakat adalah dengan memberikan bantuan berupa dana atau uang tunai bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Penulis menemukan adanya data awal yang menjadi permasalahan yang dapat menyalahi peraturan perundang-undangan, yaitu ditemukannya data calon penerima manfaat bantuan mendapat lebih dari satu bantuan, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan jelas bahwasanya calon penerima bantuan tidak boleh mendapatkan lebih dari satu bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalilis mekanisme penetapan penerima bantuan langsung tunai dana desa, pelaksanaan penyaluran batuan langsung tunai dana desa serta meninjau mekanisme penetapan dan pelaksanaan penyaluran bantuan langusng tunai dana desa menggunakan siyasah dusturiyah. Teori implementasi sebagai analisis terhadap masalah yang akan diteliti dengan fokous terhadap empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, kewenangan dan struktur birokrasi. Teori keadilan sebagai parameter apakah bantuan ini sudah tepat sasaran atau belum. Dan tinjauan siyasah dusturiyah akan mengawal apakah peraturan ini sudah sesuai dengan rambu-rambu keislaman atau belum. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empirik. Deskriptif analisis dimana penulis menguraikan terlebih dahulu pembahasan terkait masalah yang akan diteliti lalu menganalisisnya menggunakan teori. Sedangkan yuridis empirik penulis mengambil sudut pandang terhadap hukum yang berlaku secara normatif dan melihat realitas sebenarnya dari prilaku manusia. Keseluruhan rangkaian tahapan mekanisme penetapan penerimaan bantuan langsung tunai dana desa dan proses penyaluran dana telah sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi ada beberapa hal yang menghambat proses penetapan calon penerimaan bantuan ini sehingga bisa menimbulkan tumpuk tindihnya bantuan dan itu tidak sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, maka dari itu penulis berusaha untuk menganalilis permasalahan tersebut.

Actions (login required)

View Item