Pengaturan dan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 dalam pasal 27 Ayat (1-3) undang-undang nomor 2 tahun 2020

Yuliawati, Nina (2021) Pengaturan dan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 dalam pasal 27 Ayat (1-3) undang-undang nomor 2 tahun 2020. Masters thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (1).pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (361kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka (1).pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)

Abstract

Saat ini, Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menimpa negara-negara di dunia mengakibatkan dampak yang luar biasa, baik terhadap ekonomi, stabilitas keuangan negara, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan,dan lain-lain, begitu juga dengan negara Indonesia. Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi polemik di masyarakat dan diajukan serta dikaji di Mahkamah Konstitusi. Polemik tersebut muncul karena dalam Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3) berpotensi menghadirkan banyaknya penumpang gelap yang dapat saja menguras keuangan negara dengan memanfaatkan keadaan pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ditinjau dari asas kepastian hukum, menganalisa akibat hukum dari penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan menganalisa konsepsi pertanggungjawaban dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Kerangka pemikiran Tesis ini didasarkan pada beberapa teori, yaitu teori negara hukum yang menggunakan perspektif negara hukum rechtstaat, teori pembentukkan undang-undang yang menekankan pada hierarki pembentukkan peraturan perundang-undangan, teori kepastian hukum dimana dapat menjamin kepentingan umum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yangmerupakan landasan dalam setiap pelaksanaan tindakan pejabat negara, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Actions (login required)

View Item