Dampak hukum penolakan Itsbat nikah terhadap kedudukan anak : Studi analisis penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kelas II nomor 11/Pdt.P/2020/Pa.Tmk

Ramdhani, Muhammad Panji (2022) Dampak hukum penolakan Itsbat nikah terhadap kedudukan anak : Studi analisis penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kelas II nomor 11/Pdt.P/2020/Pa.Tmk. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (774kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (714kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) | Request a copy

Abstract

Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Itsbat nikah menjadi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari perkawinan. Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga kedepannya mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim atas penolakan itsbat nikah dari perkara Nomor: 11/Pdt.P/2020/PA.Tmk. dan Bagaimana dampak hukum kedudukan anak menurut hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, serta Bagaimana Upaya Pengadilan Agama menyelesaikan kedudukan Anak yang Permohonan Itsbat Nikah orangtuanya ditolak. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Isi (Content Analysis). Content Analysis mengarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah karena terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hakim menolak permohonan itsbat nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 11/Pdt.P/2020/PA.Tmk adalah salah satu pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan tidak meminta keterangan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, pertimbangan hakim di dasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai laki-laki berumur 17 tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki haruslah 19 tahun dan umur calon mempelai wanita haruslah 16 tahun. Dalam Hukum Islam, setidaknya ada tiga cara yang disepakati ulama fiqh untuk menetapkan nasab anak kepada orangtuanya, khususnya kepada ayahnya. Cara-cara tersebut, yaitu: pertama, melalui perkawinan yang sah atau fasid, kedua, melalui pengakuan atas nasab anak dan yang ketiga. Melalui pembuktian. Sedangkan dalam Hukum positif Indonesia meskipun Pengadilan Agama menolak permohonan itsbat nikah orangtua dari anak tersebut dan orangtua anak tersebut harus melakukan akan nikah ulang, status atau kedudukan anak masih bisa dihubungkan hak keperdataannya dengan kedua orangtuanya melalui penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama.

Actions (login required)

View Item