Tinjauan siyasah syari'iyyah terhadap sanksi pelaku prostitusi dalam peraturan daerah kota Denpasar no.1 Bab X tahun 2015 tentang ketertiban umum dan peraturan daerah kabupaten Indramayu no.7 bab IV tahun 1999 tentang prostitusi

F Fadlulloh, Firman (2022) Tinjauan siyasah syari'iyyah terhadap sanksi pelaku prostitusi dalam peraturan daerah kota Denpasar no.1 Bab X tahun 2015 tentang ketertiban umum dan peraturan daerah kabupaten Indramayu no.7 bab IV tahun 1999 tentang prostitusi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (361kB) | Preview
	Text (BAB II) 5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy

Abstract

Prostitusi adalah kegiatan yang melanggar aturan baik itu menurut agama ataupun menurut Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sendiri berbeda aturan mengenai sanksi nya salah satu contohnya Peraturan Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Kabupaten Indramayu, dalam peraturan tersebut sanksi Perda nya berbeda dan dalam Keputusan atau kebijakan peraturan sanksi tersebut dapat di tinjau menurut kemaslahatan(Siyasah Syar’iyyah). Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ialah 1.) untuk mengetahui Sanksi Prostitusi menurut Perda Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Perda Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi. 2.) untuk mengetahui pertimbangan Hukum atau bahan Hukum yang dijadikan Rujukan dalam perumusan Sanksi Prostitusi di dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Perda Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi. 3.) untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap rumusan sanksi Prostitusi Perda Kota Denpasar No. 1 Bab X Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Perdae Kabupaten Indramayu No. 7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi. Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu terjadi nya sebuah perbedaan antar dua peraturan daerah dengan latar belakang daerah berbeda di tinjau dengan tinjauan aspek-aspek keislaman. Metode yang digunakan adalah metode descriptive analysis dengan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan). Hasil dari penelitian ini 1.) Perda Kota Denpasar No.1 Bab X Tahun 2015 kegiatan prostitusi semua diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000. dalam Perda Kabupaten Indramayu No.7 Bab IV Tahun 1999 Tentang Prostitusi dikenakan sanksi diancam dengan Hukuman Kurungan selama-lamanya enam bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000, 2.) Pertimbangan hukum Pasal 39 Perda Denpasar No.1 Tahun 2015 UU Nomor 1 Tahun 1992, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009 dan pertimbangan hukum yang di Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 adalah UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 23 Tahun 1992, Perda Kabupaten Daerah Indramayu Nomor7 Tahun 1987, Perda Kabupaten Indamayu Nomor 1 Tahun 1998 3.) Dalam tinjauan Siyasah syar'iyyah bahwa konsep Siyāsah Syar’iyyah dapat digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan dan penegakan hukum atau peraturan atau putusan yang dilakukan oleh daerah sepanjang materi hukum atau peraturan daerah atau putusan tersebut tidak keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh ulama dan hukum.

Actions (login required)

View Item