Pembagian harta bersama perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, undang-undang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam serta penyelesainnya di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Jawa Barat

Suwaebah, N. Siti (2022) Pembagian harta bersama perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, undang-undang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam serta penyelesainnya di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Jawa Barat. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover) 1_cover.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (abstrak) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (daftar isi) 3_daftar isi.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) 4_bab 1.pdf Download (470kB) | Preview
	Text (bab 2) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (bab 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) | Request a copy
	Text (bab 4) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (bab 5) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy

Abstract

Penyelesaian masalah harta bersama perkawinan poligami lebih rumit dan lebih panjang serta mengalami proses yang berulang-ulang pada tingkatan peradilan. Pembagian Harta bersama perkawinan poligami merupakan pembagian harta dalam perkawinan berseri yang harus ditentukan sejak akad masing-masing perkawinan dilangsungkan. Penyelesaian sengketa harta bersama perkawinan poligami dapat digabung antara gugatan perceraian dengan harta bersama atau diajukan tersendiri bahkan dapat ditemukan dalam gugatan waris, adanya penggabungan tersebut diharapkan penyelesaian harta bersama dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan azas peradilan. Dengan adanya masalah-masalah Hukum tentang harta bersama yang aktual dan sering timbul di Pengadilan Agama, maka dalam hal ini penulis mencoba untuk menganalisa secara sistematis dan yuridis putusan yang berhubungan dengan harta bersama dalam perkawinan poligami putusan Pengadilan Agama, Nomor 402/Pdt.G/2003/PA..Bdg., Nomor 2374/Pdt.G/2020/PA..Bks., dan Nomor 1577/Pdt.G/2015/PA.Sbg, Sehingga dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang harta bersama perkawinan poligami apabila diperlukan dikemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan menganalisis Implementasi pembagian harta bersama perkawinan poligami, hambatan pembagian dan penyelesaian harta bersama perkawinan poligami, serta hasil pelaksanaan pembagian harta bersama perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka ada beberapa teori yang digunakan, Grand Teori menggunakan teori Maqashid al-Syari’ah, Middle teorinya menggunakan teori negara hukum, sedangkan Aplikasi teorinya menggunakan teori yudikatif. Sebagai mana tergambar dalam judul dan rumusan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif analitis sedangkan pendekatan penelitiannya termasuk penelitian yuridis normatif. Disebut penelitian yuridis normatif sebab penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan atau bahan hukum lain yang tertulis. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan study dokumen berupa putusan pengadilan dan penelitian perpustakaan sebab penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer yang ada di perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama, Implementasi pembagian harta bersama perkawinan poligami di Pengadilan Agama pada Wilayah PTA Jawa Barat yaitu dalam memutuskan pembagian harta bersama terdapat perbedaan dalam porsi pembagiannya. Perbedaan tersebut juga terjadi dalam menetapkan kualifikasi harta bawaan dan harta bersama. Kedua, Hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama perkawinan poligami di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat yaitu karena ketidak tahuan atau kurang pahamnya para pihak dalam hal ini suami atau isteri yang berperkara, kemudian belum adanya tanggungjawab dalam menjalankan kewajiban setelah adanya keputusan dari pengadilan Agama oleh pihak suami atau isteri. Ketiga, Penyelesaian pembagian harta bersama perkawinan poligami oleh para Hakim Pengadilan Agama Jawa Barat yaitu dengan metode interpretasi hukum. Keempat, Hasil pelaksanaan pembagian harta bersama perkawinan poligami di Pengadilan Agama Wilayah PTA Jawa Barat telah menggambarkan adanya ijtihad progresif yang tidak hanya berpegang pada penalaran hukum positivistik melainkan juga berpegang pada penalaran penalaran hukum progresif.

Actions (login required)

View Item