Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 100 Pk/Pdt.Sus/2012 tentang sengketa Merek Index dan Bindex ditinjau dari pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Trinurseptya, Dodi (2022) Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 100 Pk/Pdt.Sus/2012 tentang sengketa Merek Index dan Bindex ditinjau dari pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (864kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (857kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 PK/PDT.SUS/2012 merupakan putusan yang dimenangkan oleh merek Bindex milik PT. Best Mega Industri dengan Index milik Lukmin Eryan di mana putusan ini bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa sebuah merek tidak ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain ata yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan barang dan/atau jasa sejenis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pendaftaran merek Bindex di Direktorat Jenderal HKI telah sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 PK/PDT.SUS/2012 tentang sengketa Merek antara Merek Bindex dengan Merek Index. Teori yang digunakan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori kepastian hukum dan berdasar kepada Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Tirtamidjaya suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang- barang yang sejenis lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer. Mengingat datanya bersifat kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konten analisis (analisis isi) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 PK/PDT.SUS/2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, yaitu merek Bindex ditinjau dari Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 telah bertentangan karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya yang hanya menambahkan huruf “B” di depannya dapat dilihat dari segi pengucapanpun sama dengan merek Index yang telah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Jenderal HKI. Oleh karena itu seharusnya merek Bindex tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Kedua, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 PK/PDT.SUS/2012 merek Index mengalami kerugian dan putusan ini dapat menimbulkan sengketa serupa karena merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan pendaftar terlebih dahulu akan terdaftar tanpa memperhatikan bahwa sudah ada merek serupa dengan barang sejenis yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item