Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Prespektif Siyasah Maliyah: Di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

Ratyyah, Neneng Sri Ayu Dewi (2022) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Prespektif Siyasah Maliyah: Di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover..pdf

Download (121kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_ABSTRAK.pdf

Download (103kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_DAFTAR ISI.pdf

Download (55kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_BAB I.pdf

Download (356kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (465kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (131kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (317kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (115kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (112kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan dengan harapan semua yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa dapat diarahkan, diatur, dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, terbuka dan manfaat untuk masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Cibuluh, dikarenakan kurangnya transparansi pemerintah desa terhadap pelaporan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., faktor penghambat dan prespektif siyasah maliyah terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siyasah Maliyah membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola, suatu Negara dalam aspek perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Cibuluh berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cibuluh sudah dilaksanakan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjwaban sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa Cibuluh ini, karena masyarakat kurang berperan aktif dalam musyawarah desa dan karena adanya pandemic Covid-19. Walaupun belum maksimal dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat namun Aparat pemerintahan desa sudah melaksanaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini sesuai dengan UU no 6 tahun 2014. Dengan demikian hal tersebut berkesinambungan dengan prinsip siyasah Maliyah, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Keuangan Desa; Siyasah; Maliyah
Subjects: Financial Economics, Finance
Constitutional and Administrative Law
Social Welfare, Problems and Services
Social Welfare, Problems and Services > Historical, Geographic, Person Treatment of Social Welfare
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Neneng Sri Ayu Dewi Ratyyan
Date Deposited: 28 Apr 2022 07:28
Last Modified: 10 May 2022 06:19
URI: https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/50724

Actions (login required)

View Item View Item