Pengaturan pelanggar hukum mendirikan bangunan usaha dan non-usaha dalam pasal 39 Peraturan Daerah no 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan di wilayah Kota Bekasi

Iskandar, Hasby (2021) Pengaturan pelanggar hukum mendirikan bangunan usaha dan non-usaha dalam pasal 39 Peraturan Daerah no 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan di wilayah Kota Bekasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover) 1_cover.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (abstrak) 2_abstrak.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text (daftar isi) 3_daftar isi.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) 4_bab 1.pdf Download (245kB) | Preview
	Text (bab 2) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB) | Request a copy
	Text (bab 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) | Request a copy
	Text (bab 4) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (721kB) | Request a copy
	Text (bab 5) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) | Request a copy

Abstract

Kota Bekasi sebagai kota penyanggah Ibu Kota Jakarta, perkembangan infrastruktur pun menjadi menjadi sangat massif dalam beberapa tahun ini. Dalam hal tersebut demi terwujudnya bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan alam sekitar maka setiap penyelenggara pendirian bangunan wajib menunaikan prosedur-prosedur teknis yang tercantum dalam izin mendirikan banunan. Namun pada fakta dilapangannya masih banyak bangunan-bangunan yang pendirian bangunannya tidak sesuai dengan prosedur teknis yang tercantum di dalam IMB, tercatat 62 bangunan dari 673 bangunan yang memiliki rekom teknnis pada tahun 2019 dan 42 dari 699 bangunan yang memliki rekom teknis pada tahun 2020 yang melanggar izin mendirikan bangunan IMB berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengatahui dan mengkaji latar bekalang penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan IMB. Kedua Mengetahui keesusian implementasi pasal 39 sanksi terhadap bangunan yang melanggarizin mendirikan bangunan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017. Melalui dinas terkait yaitu Dinas Tata Ruang DISTARU Kota Bekasi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan isi dari data terebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang memerhatikan hukum dan perundang-udangan. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan Teknik observasi, wawancara studi Pustaka dan catatan dilapangan. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa mengenai terjadinya bangunan yang melanggar IMB, dengan berbagai macam usaha dari DISTARU Kota Bekasi, Melalui Pengendalian dan pengawasan dilapangan terhadap bangunan-bangunan di Kota Bekasi masih banyak pihak pembangun yang masih kurang kesadarannya dalam mengikuti prosedur teknis di IMB dalam mendirikan bangunannya. Dalam upaya implementasi sanksi Pemrintah Kota bekasi terhadap pelanggar IMB, sudah sesuai dengan pasal 39 Perda No 4 Tahun 2017 melalui DISTARU kota Bekasi dan memberikan solusi yang kongkrit terhadap pelanggar bangunan dari berbagaima macam kasus yang ada: Serta memenuhi pula prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Siyasah Dusturiyah. Sesuai dengan nilai kemanfaatan dan resposif hukum itu sendiri

Actions (login required)

View Item