Analisis pasal 116 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Hafizh, Fiqral Jamaludin (2022) Analisis pasal 116 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1 (1).pdf Download (306kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy

Abstract

Perubahan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengatur pedoman pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya dan diharapakan merubah mindset, cultural-set, dan mekanisme serta sistem eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih baik dan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan mekanisme dan sistem eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, faktor penghambat eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan analisis pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori perubahan mekanisme dan sistem eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara dan teori Siyasah Qadhaiyyah yaitu konsep Wilayatul Mazhalim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analisys), pendekatan konsep (consep aproach), dan pendekatan perbandingan (compare approach). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, jurnal hukum dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan mengenai pertama, perubahan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berimplikasi pada pedoman pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya, perubahan mindet, cultural-set, mekanisme dan sistem eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diharapkan menjadi lebih efektif namun belum mengatur ketentuan lembaga eksekutor. Kedua, Faktor penghambat itu berupa hambatan tentang pemahaman Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Teori Negara Hukum dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hambatan teknis, hambatan Yuridis, hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh otonomi daerah dan ketidak taatan pejabat Tata Usaha Negara. Ketiga, berdasarkan analisis Siyasah Qadhaiyyah bahwa Peradilan Tata Usaha Negara belum ada lembaga eksekutorial dan ketidak taatan pejabat Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan salah satu kaidah Siyasah bahwa kebijakan pejabat Tata Usaha Negara harus untuk kemaslahatan. Kata Kunci: Mekanisme, Sistem, Eksekusi, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item