Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Pengadilan Negeri terkait Pembatalan Putusan Arbitrase: Studi kasus beberapa putusan pengadilan negeri di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta

Dewi, Shindy Puspita (2021) Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Pengadilan Negeri terkait Pembatalan Putusan Arbitrase: Studi kasus beberapa putusan pengadilan negeri di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (485kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy

Abstract

Alasan-alasan dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana sebagaimana didasarkan pada Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014. Namun, dalam praktikmya di Pengadilan Negeri masih mengalami ketidaseragaman dan inkonsistensi di mana beberapa Majelis Hakim masih tidak menerapkan Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 dalam perkara pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penerapan Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 perkara pembatalan putusan arbitrase di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta 2015-2020, 2) analisis penerapan Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, dan 3) akibat hukum Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 yang tidak diterapkan oleh PN di wilayah yurisdiksi PT Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori kepastian hukum dikarenakan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan teori keadilan menurut Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Dan menggunakan bahan hukum Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pada Putusan No. 583/Pdt.Arb/2017/PN.Jkt.Pst dan Putusan No. 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel telah “mengabaikan” putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 yaitu dengan diharuskannya dengan bukti pengadilan pidana. Sedangkan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN.Jkt.Utr dan Putusan No. 299/Pdt.G/ARB/2017/PN.Jkt.Tim sudah menerapkan Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 yang tidak harus dibuktikan dengan putusan pidana, 2) dengan adanya Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 untuk membuktikan alas an-alasan pembatalan putusan arbitrase tidak diperlukan adanya putusan pengadilan pidana, melainkan dapat dinilai dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan 3) banyak terjadinya putusan pengadilan yang bertentangan satu sama lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pihak yang dirugikan.

Actions (login required)

View Item