Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) dihubungkan dengan pasal 28 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elekronik di wilayah hukum Polda Jawa Barat

Rohman, Taopik (2022) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) dihubungkan dengan pasal 28 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elekronik di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN sunan Gunung djati bandung.

Preview	Text 1 COVER.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text 2 abstrak.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text 3 daftar isi.pdf Download (439kB) | Preview
Preview	Text 4 bab i.pdf Download (403kB) | Preview
	Text 5 bab ii.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy
	Text 6 bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB) | Request a copy
	Text 7 bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) | Request a copy
	Text 8 daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini mengkaji adanya pemberitaan hoaks yang terjadi secara Nasioanal. Selain pemerintah, kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum memiliki peran serta dalam penanganan kasus penyebaran berita bohong (Hoax),sebagaimana diatur dalam UU no. 011 tahun 2008 Pasal 28 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab beberapa persoalan yang Menjadi pokok bahasan skripsi ini yakni: 1) pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaxs) di wilayah hukum polda Jabar; 2) kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Penyebaran berita bohong (hoaxs); dan 3) upaya dilakukan oleh Polda Jabar terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaxs). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Pendekatan Yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data yang Digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan: 1) Penegakan hukum terhadap tindak Pidana penyebaran berita bohong (hoax) di Wilayah hukum Polda Jabar belum maksimal,meskipun sudah 0dilakukan dengan cara pre-emtif, preventif maupun Represif. 2) Kendala Polda Jabar dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran Berita bohong (hoax) meliputi, kendala internal yakni anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan belum cukup. Terbatasnya masalah sarana dan prasarana, serta kurangnya kualitas dan jumlah sumber daya manusia. Kemudian kendala ekternal ialah kesadaran hukum baik dari korban, pelaku, dan masyarakat mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) masih rendah. 3) Upaya yang dilakukan dan mengatasi penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) oleh Polda Jabar, penanganan pre-emtif yakni melakukan Wisata edukasi pada pelajar dengan memberikan penanaman nilai-nilai moral dan pemahaman tentang dunia kepolisian, serta sikap bijak dalam bermedia sosial. Penanganan preventif sosialisai pada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial dan Meng-counter pemberitaan negatif. Secara represif melakukan pengecekan Kebenaran berita yang didapatkan, dan membentuk Jabar saber hoax yang Melakukan pengawasan media sosial, tindakan penyelidikan dan penyidikan Dilakukan apabila terdapat akun media sosial hoaks yang telah dilaporkan oleh pihak yang merasa 0dirugikan. Upaya yang dilakukan kendala internal, menaikan jumlah anggaran, meningkatkan sarana prasarana, dan meningkatkan skil dan jumlah personil. Kendala eksternal, melakukan penyuluhan hukum terhadap pada masyarakat yang ada di daerah Jawa Barat, baik sosialisasi langsung ke lapangan Atau melalui media cetak maupun media elektronik mengenai bahayanya tindak Pidana penyebaran berita bohong (hoax).

Actions (login required)

View Item