Peran Gubernur dalam pelaksanaan otonomi daerah tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah

Abdullah, Faris Hadi (2020) Peran Gubernur dalam pelaksanaan otonomi daerah tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (506kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (337kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan Sistem Otonomi Daerah dalam mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Setiap daerah memiliki kepala daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan tujuan setiap potensi daerah mampu dimaksimalkan oleh kepala daerahnya. Namun dalam pengaplikasiannya terdapat dwifungsi atau fungsi ganda terhadap kepala pemerintahan provinsi yang berakibat pada perannya sebagai badan pengawasan sekaligus badan koordinasi pemerintahan kabupaten/kota, tumpang tindih kewenangan ini dinilai kurang efisien dan keluar dari aturan yang mengatur peran Gubernur. Tujuan skripsi ini adalah Pertama, Untuk memahami landasan yuridis kepastian hukum mengenai wilayah administratif gubernur. Kedua, Untuk memahami pengelolaan sumberdaya dan pertimbangan pemekaran kewenangan dan penghapusan wewenang yang dimiliki gubernur sebagai pembantu pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Ketiga, Untuk memahami analisis siyasah dusturiyah terhadap landasan yuridis kepastian hukum mengenai wilayah administratif gubernur dan pengelolaan sumberdaya dan pertimbangan pemekaran kewenangan dan penghapusan wewenang yang dimiliki gubernur sebagai pembantu pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini merujuk pada teori pemerintah, teori otonomi daerah dan teori kemaslahatan serta konsep siyasah dusturiyyah yang menjadi pisau analisis penulis terhadap peran Gubernur dalam pelaksanaan Otonomi daerah Tingkat kabupaten/kota. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriftif analisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridiksi normatif, Yuridiksi Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (pustaka library). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa secara yuridis, gubernur berwenang untuk mengurus urusan pemerintahannya dalam urusan bidang kelautan, pengelolaan hutan, pertambangan, dan pendidikan tingkat SMA. 2). Pemerintah provinsi diberikan wewenang untuk mengelola sumberdaya yang diantaranya pada sub urusan geologi, sumber daya mineral dan batubara, energi terbarukan dan ketenagalistrikan. Sedangkan pemekaran dan penghapusan kewenangan gubernur harus berdasarkan asas kemashlahatan ummat 3). Tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap landasan yuridis kewenangan gubernur, peran gubernur dalam pengelolaan sumberdaya, pemekaran dan penghapusan wewenang gubernur sesuai dengan konsep al-wali yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (hak otonomi) yang mana dalam pelaksanaan peraturan harus berlandaskan pada kemashlahatan ummat.

Actions (login required)

View Item