Implikasi hukum dinasti politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Probolinggo dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Masrurah, Lailatul (2022) Implikasi hukum dinasti politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Probolinggo dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dinasti politik marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Probolinggo yang telah terjadi sejak 18 Tahun lalu, dimana dimulai oleh Hasan Aminuddin sebagai Kepala Daerah dua periode lalu dilanjut oleh istrinya Puput Tantriana Sari yang menjadi Bupati selama dua periode kembali. Dinasti politik yang terjadi memberikan banyak dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk juga berbagai implikasi yang dihasilkan oleh sebuah praktik dinasti politik. Korupsi menjadi salah satu bentuk implikasi yang banyak ditimbulkan oleh praktik tersebut, padahal dalam Undang-Undang sudah ditetapkan bahwa sebagai penyelenggaraan negara harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menganalisis implikasi dinasti politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo baik implikasi hukum maupun implikasi non-hukum. Kedua, untuk menganalisis tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Probolinggo dalam menyikapi implikasi dinasti politik. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan sebagai grand theory, otonomi daerah sebagai middle theory, good governance dan teori konflik kepentingan sebagai applied theory sehingga dapat mengetahui implikasi hukum yang terjadi dari praktik dinasti politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang berkaitan dengan implikasi hukum dinasti politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pertama, praktik dinasti politik tersebut ternyata menimbulkan berbagai implikasi dan salah satunya ialah dampak dari aspek hukum yaitu Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjerat Bupati Probolinggo non-aktif selain itu dinasti politik juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap kesejahteraan masyarakat Probolinggo. Kedua, pemerintah Probolinggo melakukan beberapa tindak lanjut untuk menyikapi implikasi yang ditimbulkan oleh dinasti politik tersebut dengan cara melaksanakan optimalisasi terhadap pengawasan dan check and balances dalam tiga kekuasaan sehingga tidak terjadi lagi penyelewangan kekuasaan di daerah Kabupaten Probolinggo.

Actions (login required)

View Item