Analisis politik hukum tentang pencemaran nama baik dan penghinaan dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Soviawan, Fauziyyah Mutmainah (2022) Analisis politik hukum tentang pencemaran nama baik dan penghinaan dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (245kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan yang sangat rumit. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan? Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan perspektif pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? dan apa kendala dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan perspektif pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran diantaranya adalah teori pemidanaan sebagai grand theory yang membahas hak atas perlindungan, middle theory yang digunakan ialah teori hak asasi manusia dengan mengkaji makna kebebasan mengeluarkan pendapat dan untuk memastikan agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain, dan apply theory menggunakan teori politik hukum didalamnya membahas tentang pelaksanaan membuat kebijakan untuk keadilan masyarakat umum yang tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menganalisis menggunakan landasan teori dan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian hukum yang bersifat normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui yang pertama bahwa kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik dalam menanggulangi kejahatan. Untuk hasil kedua penerapannya pidana ini membutuhkan publisitas, di mana delik yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan menggunakan sarana media cetak maupun elektronik ataupun dilakukan secara lisan. Kedua syarat ini menjadi esensial karena di dalam delik penghinaan dan pencemaran nama baik selalu didasari unsur dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Dan hasil ketiga pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang menggunakan internet perlu didukung keterangan ahli.

Actions (login required)

View Item