Implementasi otonomi daerah tentang batas laut dihubungkan dengan pasal 27 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Studi kasus Kep. Aru Maluku

Mangar, Irma (2022) Implementasi otonomi daerah tentang batas laut dihubungkan dengan pasal 27 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Studi kasus Kep. Aru Maluku. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (499kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Penjelasan tentang ketentuan batas laut dalam Pasal 27 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ialah daerah provinsi diberikan kewenangan dalam mengelola wilayah laut dan sekitarnya, yang dalam kewenangan tersebut di jelaskan bahwa batas pengelolaan batas wilayah laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai sampai ke arah laut atau ke arah kepulauan. Dalam ketentuan undang-undang tersebut tentu menjadi keresahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pelaut, yang mana dalam melakukan pencaharian hasil laut mereka dibatasi juga daerah tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan pencegatan terhadap masuknya kapal dari luar Maluku yang melakukan pencaharian di laut kepulauan Aru. Pemerintah dalam pelaksanaannya belum sampai kepada penyelesaian persoalan yang terjadi hingga saat ini. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama, Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah sudah sesuai dengan solusi dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan otonomisasi daerah di Kepulauan Aru. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana penanganan pemerintah daerah terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat tentang pelaksanaan otonomi daerah di kepulauan Aru. Kerangka pemikiran dalam penelitian Implementasi Otonomi Daerah Tentang Batas Laut ini berpijak pada teori negara Kesejahteraan, teori Pemerintah Daerah dan teori Kebijakan untuk dapat menganalisis implementasi otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di kepulauan Aru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah kepulauan Aru mempunyai kewenangan otonomi daerah yang terbatas dalam penanganan batas wilayah laut, sehingga kewenangan dalam pengaturan batasan laut tertentu merupakan kewewenangan dari pemerintah Provinsi juga Pusat. Berangkat dari lemahnya kewenangan daerah yang mengakibatkan pemerintah daerah hingga saat ini tidak mampu menampung dan menjawab segala problem terkait batasan wilayah laut. dalam beberapa tahun terakhir pemerintah daerah memberikan bantuan speed boat kepada sebagian masyarakat lokal yang awalnya masyarakat hanya menggunakan perahu (sampan kayu) kecil untuk melakukan pencarian hasil laut. sambungan tangan pemerintah daerah ini bertujuan agar masyarakat lokal mampu meningkatkan hasil tangkapan dan mampu bersaing dengan kapal pendatang dari luar Maluku yang masuk ke kepulauan Aru. ENGLISH : The explanation of the provisions of the sea boundary in article 27 of law number 23 of 2014 is that the provincial area is given the authority in managing the sea area and its surroundings, in that authority it is explained that the boundary of the management of the boundary of the sea area as far as 12 miles is measured from the coastline to the direction of the sea or towards the archipelago. In the provisions of the law, it is certainly a concern that arises in the midst of the seafaring community, where in carrying out their livelihoods of marine products they are restricted and the area does not have the authority to intercept the entry of ships from outside the Moluccas that make a livelihood in the seas of the Aru islands. The government in its implementation has not yet arrived at the resolution of the problems that have occurred until now. The purpose of this study is, first, to find out and analyze whether it is in accordance with the solution from the local government regarding the implementation of regional autonomy in the Aru Islands. To find out and analyze how the local government handles the obstacles faced by the community regarding the implementation of regional autonomy in the Aru islands. The framework of thought in the research on the Implementation of Regional Autonomy about the Sea Boundary is based on the theory of the Welfare state, the theory of Local Government and the theory of Policy to be able to analyze the implementation of regional autonomy in the system of government in the Aru islands. The research method used is a descriptive method of analysis. Using a normative juridical approach, while the type of research used is qualitative research with primary and secondary data sources, data collection techniques use literature studies and documentation studies. The result of this study is that the regional government of the Aru islands has limited regional autonomy authority in handling sea area boundaries, so that the authority in regulating certain sea boundaries is the authority of the Provincial and Central governments. Departing from the weak regional authority which has resulted in local governments until now being unable to accommodate and answer all problems related to sea area boundaries. in recent years the local government has provided speed boat assistance to some local communities who initially only used small boats (wooden canoes) to search for marine products. This local government hand connection aims to make local people able to increase catches and be able to compete with migrant ships from outside Maluku that enter the Aru islands.

Actions (login required)

View Item