Penerapan sanksi administratif atas penolakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perpres No. 14 tahun 2021 tentang pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dihubungkan dengan teori Hak Asasi Manusia

Ridho, Muhammad Rosyid (2022) Penerapan sanksi administratif atas penolakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perpres No. 14 tahun 2021 tentang pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dihubungkan dengan teori Hak Asasi Manusia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (448kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, yang mengatur sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, kemudian penundaan layanan administrasi pemerintahan dan atau denda bagi masyarakat yang menolak untuk di vakisn. Pemberian sanksi tersebut, tentu menimbukan polemik karena dipandang menciderai kebebasan individu serta hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dimana setiap orang secara mandiri bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama, untuk menganalisis status kedudukan sanksi administrasi dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 dalam sistem hukum di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap sanksi administratif dalam Perpres No. 14 Tahun 2021. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak pada teori negara hukum, teori hukum administrasi negara serta teori hak asasi manusia. Selain itu juga akan dijelaskan konsep vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kedudukan sanksi administrasi dalam sistem hukum di Indonesia yaitu sebagai alat kekuasaan yang digunakan pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum. Adanya sanksi administrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 merupakan bentuk penegakan hukum bagi penolak vaksinasi yang bersifat mengikat dan memaksa. Kedua, dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sejalan dengan kewajiban dasar seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain secara keseluruhan. Sehingga kewajiban vaksinasi Covid-19 yang merupakan program pemerintah, dalam keadaan yang mendesak menjadi suatu kewajiban dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mencapai derajat kesehatan yang sama di masyarakat. Namun pemberian sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi juga kurang tepat hal tersebut dikarenakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara tidak diikuti dengan jaminan hak warga negara seperti jaminan kehalalan produk vaksin serta jaminan kebebasan warga negara untuk memilih akses layanan kesehatan untuk dirinya sendiri.

Actions (login required)

View Item