Pelebaran kewenangan peradilan agama dalam menangani kasus KDRT

Hilmiati, Arfi (2022) Pelebaran kewenangan peradilan agama dalam menangani kasus KDRT. -. (Submitted)

Preview

Text pelebaran kewenangan PA dalam menangani kasus KDRT.pdf - Published Version Download (271kB) | Preview

Abstract

Dari berbagai data penelitian memberikan gambaran, betapa pelik serta kompleksnya masalah KDRT. Ada penafsiran, suatu kejadian dapat digolongkan KDRT jika ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, menelaah dan membaca buku-buku, makalah, artikel yang ada kaitannya dengan pelebaran kekuasaan peradilan agama dalam menangani kasus KDRT. Kewenangan Peradilan Agama terbagi menjadi dua yaitu . Kewenangan relatif atau kewenangan nisbi hakim, mengatur tentang kewenangan pengadilan jenis tertentu yang dapat memeriksa sebuah perceraian yang menyangkut tentang pembagian kekuasaan utuk mengadili perkara perceraian, antara pengadilan yang semacam, dan tergantung pada tempat domisili Tergugat. Sedangkan kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk mengadili bidang perdata tertentu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Wilayah kewenangan peradilan agama berbeda dengan wilayah peradilan umum.

Actions (login required)

View Item