Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 13 tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras dihubungkan dengan siyasah dusturiyah

Wijaya, Angga (2015) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 13 tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras dihubungkan dengan siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (665kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)

Abstract

Dilatarbelakangi dengan banyaknya perbuatan maksiat seperti pelacuran dan minuman keras di Kab. Purwakarta, sehingga Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 13 tahun 2007 tentang pelacuran dan minuman keras. Perda ini berisikan bahwa pelacuran dan minuman keras tidak dibolehkan di Kab. Purwakarta. Tetapi pada kenyataanya pelacuran dan minuman keras masih banyak di daerah. Masalah penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta dalam melaksanakan Perda No. 13 tahun 2007 tentang larangan pelacuran, bagaimana pelaksanaan Perda No. 13 tahun 2007 tentang larangan minuman keras, dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Perda di Kab. Purwakarta. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 13 tahun 2007 tentang larangan pelacuran. (2) untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 13 tahun 2007 tentang larangan minuman keras. (3) untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Perda No. 13 tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang aman dan sejahtera, maka diperlukan adanya perangkat hukum, penegakkan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat, tanpa adanya unsur tersebut, tipis kemungkinan hukum yang berlaku akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, antipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memerangi pelacuran dan minuman keras sangat dibutuhkan, terutama dalam mencegah kemafsadatan yang diakibatkan oleh pelacuaran dan minuman keras dan perkara-perkara yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah penafsiran logika yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam pelaksanaan Perda No. 13 tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bagian, Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian, TNI, Ormas dan masyarakat serta dengan intansi-intansi yang lainnya. Adapun penanggulangannya dengan cara preventif yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan apa bila masih juga terjadi pelanggaran maka melakukan tidakan represif yaitu oprasi penertiban. Faktor pendukung pelaksanaan Perda No 13 tahun 2007 yaitu melakukan oprasi berkesinambungan oleh Satpol PP yang berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, aparat Kecamatan (seksi tertib kecamatan), ormas dan para tokoh masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanan yaitu disebabkan adanya faktor dari luar (ekstern) yaitu banyaknya pedatang dari luar daerah, adapun faktor interen adalah adanya oknum aparat yang bertidak sebagai backing perbuatan pelacuran dan minuman keras. adanya keberatan dari perhimpuan hotel dan restoran Indonesia (PHRI), yang beralasan untuk menarik pendapatan hasil daerah (PAD) disektor wisata, tempat losmen/kos-kosan yang jauh dari pemukiman, para penjual minuman keras yang menyamar menjadi penjual jamu/alat kesehatan dan para orang tua yang kurang memperhatikan keluarganya. Adapun ditinjau dari aspek siyasah dusturiyah pelaksanaan Perda ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu terbentuknya pemerintah atau pemimpin untuk melindungi rakyatnya serta meciptakan kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item