Analisis hukum terhadap penghapusan Desa Cipaku yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dikaitkan dengan undang undang desa no 6 tahun 2014

Zakiyaman, Deden Muhamad (2022) Analisis hukum terhadap penghapusan Desa Cipaku yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dikaitkan dengan undang undang desa no 6 tahun 2014. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (387kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (582kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7-bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) | Request a copy

Abstract

Masalah penelitian ini dilatar belakangi oleh keluarnya kebijakan pemerintah pusat tentang pembangunan waduk di daerah Jatigede Sumedang Jawa Barat. Menghabiskan lahan dan tanah seluas lima kecamatan dan sembilan belas Desa waduk Jatigede kini telah beroperasi. Beberapa aturan yang terbit antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat no.593.82/SK.1266-Pem.Um/81 tanggal 16 September 1981, SK Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 November 1984, Kepres No. 55 tahun 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2015. Dari sekian Desa yang terdampak ialah Desa Cipaku dan seluruh wilayah teritorialnya kini tergenang oleh air waduk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penghapusan desa Cipaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasi hukum dari penghapusan desa Cipaku yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan, teori otonomi desa dan teori pembangunan yang terskemakan melalui kerangka pikir general dan kerangka pikir spesifik. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung dengan teknik (Library Research). Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan bahwa Pertama, secara aturan pembangunan waduk telah dibuat berdasarkan ketentuan hukum yakni dengan dikeluarkannya regulasi terkait pembangunan waduk Jatigede. Kedua, Masalah lain justru muncul yakni masih belum tuntas dan dilakukan secara optimal mengenai relokasi dan pembayaran uang ganti rugi atas pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah. Ketiga, masalah lain muncul yakni masalah sosial kemanusiaan dengan hilangnya mata pencaharian warga dari yang semula berprofesi sebagai petani kini harus beralih menjadi sektor perikanan. Keempat, ganti rugi, relokasi dan dampak sosial yang dialami oleh penduduk Desa Cipaku bertentangan dengan asas keperdataan dan hukum tata negara karena tidak menjamin hak dan kesejahteraan warga Desa Cipaku sebagai warga negara.

Actions (login required)

View Item