Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha kosmetik ilegal dihubungkan dengan tujuan pemidanaan

Suryani, Santi (2022) Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha kosmetik ilegal dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak .pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_BAB 1.pdf Download (310kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 8_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi dengan semakin pesatnya kebutuhan pasar kosmetik yang turut mempengaruhi perdagangan dan perekonomian indonesia. Bisnis kosmetik ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keutungan dengan membuat kosmetik ilegal dengan berbagai modus operandi dan variannya yang sangat memprihatinkan. Pemidanaan dijatuhkan disamping dalam rangka menegakan hukum juga agar pelaku kejahatan merasakan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun peranan penting aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini belum sepenuhnya maksimal dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi para pelakunya, apalagi ketika melihat kasus-kasus yang maasih marak terjadi. Tujuan penelitian ini terfokus pada: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal dan Bagaimana akibat hukum pelaku usaha kosmetik ilegal dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi, dan teknik analisisnya normatif kualitatif, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teori pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan tiga teori, yaitu pertama, Teori Negara Hukum sebagai Grand Theory, kedua, Teori Pemidanaan sebagai Middle Range Theory, dan ketiga, Teori Tujuan Pemidanaan sebagai Applied Theory. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1)Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi dari kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Prinsip tanggungjawab mutlak yang mengharuskan pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.(2) Tujuan pemidanaan pada dasarnya memuat dua tujuan, yaitu pembalasan dan memberikan efek jera.. Salah satu kasus yang diteliti ialah putusan Nomor 339/Pid. Sus/ 2019/PN Kwg. Ketika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, akibat yang diterima belum memberikan efek jera yang begitu signifikan. Karena melihat fakta bahwa kebutuhan pasar kosmetik hari ini membawa potensi yang sangat besar sehingga masih banyak yang memanfaatkan potensi ini untuk melakukan aksi jahatnya. ENGLISH : This research is motivated by the rapidly increasing demand for the cosmetic market which also affects trade and the Indonesian economy. This cosmetic business is a very promising business, which is then exploited by irresponsible people to take profits by making illegal cosmetics with various modus operandi and variants that are very concerning. The punishment is imposed in addition to upholding the law so that the perpetrators of the crime feel the deterrent effect and do not repeat their actions. However, the important role of law enforcement officers in handling this case has not been fully maximized and the sanctions given have not provided a deterrent effect for the perpetrators, especially when looking at cases that are still rife. The purpose of this study is focused on: How is criminal responsibility for illegal cosmetic business actors and How the legal consequences of illegal cosmetic business actors are related to the purpose of punishment and The research method used is normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. The type of data used is qualitative with library research and documentation studies, and the analysis technique is normative qualitative, with primary, secondary and tertiary data sources. The theory in this study uses three theories, namely first, the rule of law theory as a grand theory, second, the theory of punishment as a middle range theory, and third, the theory of the purpose of punishment as an applied theory. The results of the study show that (1) Basically criminal liability is a consequence of crimes that have been committed by business actors against consumers. The principle of absolute responsibility which requires business actors to be responsible for losses suffered by consumers. The compensation charged to the perpetrator is adjusted to the loss suffered by the consumer. (2) The purpose of punishment basically contains two objectives, namely retaliation and providing a deterrent effect. One of the cases studied is the decision Number 339/Pid. Sus/2019/PN Kwg. When associated with the purpose of sentencing, the consequences received have not provided a significant deterrent effect. Due to the fact that the needs of the cosmetic market today carry enormous potential, there are still many who take advantage of this potential to carry out their evil actions

Actions (login required)

View Item