Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dihubungkan dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik : Studi kasus Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dpc Karawang

Nugraha Fajrin, fajrin (2022) Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dihubungkan dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik : Studi kasus Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dpc Karawang. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (210kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3-daftar isi.pdf

Download (617kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_Bab I.pdf

Download (526kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (518kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (372kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (397kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (308kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (338kB) | Request a copy

Abstract

Latar Belakang dalam penelitian ini tentang keterwakilan perempuan di dalam pengurus partai PKB Karawang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, kepengurusan partai di tingkat Kabupaten/Kota hanya bersifat himbauan sehingga tidak mengikat partai untuk memenuhi aturan tersebut. Padahal perempuan, diperlukan keterwakilan perempuan sejak tingkat terendah kepengurusan sebuah parpol. Laporan Penelitian Woman Research Institute menyatakan bahwa partai partai besar termasuk PPP, Partai Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDIP di tingkat daerah memiliki rata-rata representasi pengurus perempuan di bawah 30% rendahnya kepengurusan di daerah (Kab / Kota) berdampak pada rendahnya angka caleg perempuan di daerah. Tujuan Penelitian untuk menganalisis 1) Sistem Rekrutmen pengkaderan dan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa DPC Karawang, 2) Implementasi keterwakilan perempuan Partai Kebangkitan Bangsa DPC Karawang 3) Keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan DPC Partai Kebangkitan BangsaKarawang terhadap keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Karawang. Teori yang digunakan ialah teori Hak Asasi Manusia sebagai Grand Theory, kemudian teori Demokrasi sebagai Middle Range Theory dan teori hak politik perempuan sebagai Applied Theory. Metode yang dipergunakan sifatnya Penelitian Lapangan dengan pendekatan Yuridis Empiris. Tehnik dalam pemilihan datanya mempergunakan studi kepustakaan dan wawancara, jenis datanya menggunakan data sekunder yang meliputi beragam bacaan terkait judul penelitian misalnya literature, jurnal, artikel, dan buku terkait keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik, serta data primer meilputi undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem perekrutan pengurus dan kader dilakukan dengan cara sistem tertutup dimana, perekrutan berdasarkan penunjukan secara langsung karena ada hubungan keluarga, teman, dan pendukung yang loyal berpotensi membawa masa yang besar. 2) Implementasi keterwakilan perempuan sebagai pengurus Partai Kebangkitan Bangsa DPC Karawang kurang dari 30%. 3) Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PKB berdampak kepada perolehan suara caleg perempuan DPRD karwang menjadi anggotaDPRD, pada pemilu 2014-2019 h anya 2 orang anggota DPRD, di pemilu 2019-2024 memperoleh 3 anggota DPRD Karawang.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Keterwakilan perempuan dalam pengurus partai PKB Karawang; Implementasi keterwakilan; Perempuan pengurus partai
Subjects: Law > Philosophy and Theory of Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Fajrin Nugraha
Date Deposited: 05 Aug 2022 02:13
Last Modified: 05 Aug 2022 02:13
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/54554

Actions (login required)

View Item View Item