Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Menteri PAN Rb No 25 tahun 2021 dalam mewujudkan reformasi birokrasi

Faqih, Moch. Dinul (2022) Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Menteri PAN Rb No 25 tahun 2021 dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (358kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (412kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (786kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy

Abstract

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 130/13989/SJ Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 130/14106/SJ Tahun 2019 tentang Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tahapan proses Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 dan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Fungsional,menganalisis kendala serta menganalisis upaya kendala penyederhanaan birokrasi. Kerangka pemikiran tesis ini dilandaskan pada beberapa teori yaitu teori negara kesatuan dan Otonomi daerah yang menjadi grand teory. Kemudian teori good governance sebagai middle teory, serta teori Hukum Kepegawaian sebagai applied teory ,Ketiga teori diatas dapat menjadi dalil yang menguatkan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Penelitian ini“dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan Tesis ini, dan didukung juga oleh data-data di lapangan yang dapat diakses secara langsung ataupun daring. Kemudian bahan terkumpul dianalisis”secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu yang pertama tahapan proses penyederhanaan yang dilakukan pemerintah daerah kota sukabumi yaitu desk jabatan, mengusulkan ke kemendagri, menunggu hasil dari kemendagri, dan pelantikan pejabat yang disetarakan, akan tetapi hasil dari penyetaraan ke jabatan fungsional tidak sinkron dengan latar belakang pendidikannya sehingga jabatan fungsional yang baru dinilai tidak tepat sasaran. yang kedua kendala penyederhanaan birokrasi ada pada mekanisme kerjanya serta tim penilai angka kredit tidak ada jabatan tingginya yang dibuktikan dengan hasil wawancara ASN yang di fungsionalkan tidak mengetahui siapa yang menilai ASN tersebut, ketiga yaitu upaya pemerintah kota sukabumi untuk mengatasi masalah mekanisme kerja tersebut dengan cara melakukan sistem kerja subkoordinasi yang mana para ASN ini masih melakukan sistem kerja yang lama setelah pelantikannya menjadi jabatan fungsional pada 31 Desember 2021.

Actions (login required)

View Item