Konsepsi pemisahan kekuasaan dalam ajaran Tritangtu Sunda dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Hayat, Rizky Saeful (2022) Konsepsi pemisahan kekuasaan dalam ajaran Tritangtu Sunda dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (885kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (846kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Dalam suatu dinamika sistem ketatanegaraan perlu adanya suatu sistem pemisahan kekuasaan untuk mencegah otoritarianisme atau kekuasaan yang berpusat pada satu orang. Pemisahan kekuasaan di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pembentukannya melibatkan juga unsur hukum adat, hukum barat dan hukum islam. Sunda sebagai salah satu suku bangsa memiliki suatu ajaran ketatanegaraan yang disebut dengan Ajaran Tritangtu Sunda. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menganalisis pemisahan kekuasaan yang terkandung dalam Ajaran Tritangtu Sunda dengan kondisi pemisahan kekuasaan di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis konsepsi pemisahan kekuasaan dalam Ajaran Tritangtu Sunda dihubungkan dengan teori Hukum Ketatanegaraan Adat di Indonesia. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh konsepsi pemisahan kekuasaan dalam Ajaran Tritangtu Sunda terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak pada teori hukum adat, teori pemisahan kekuasaan, dan teori lembaga negara sehingga dapat menjadi penopang dalam menganalisis konsepsi pemisahan kekuasaan dalam ajaran Tritangtu Sunda dan pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang berkaitan dengan konsep tritangtu sunda dan sistem ketatanegaraan republik Indonesia, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pertama, ajaran tritangtu sunda memandang bahwa kekuasaan tidak bersifat tunggal, melainkan harus dipisahkan menjadi tiga kekuasaan yaitu, resi, rama dan prabu. Kedua, terdapat hubungan antara ajaran tritangtu sunda dengan teori hukum ketatanegaraan, dilihat dari aspek penguasa/pejabat/lembaga negara, aspek klasifikasi warga negara dan aspek relasi kuasa. Ketiga, walaupun tidak secara signifikan berpengaruh, akan tetapi ajaran tritangtu sunda turut memperkaya khasanah hukum ketatanegaraan adat di Indonesia dalam rangka pluralisme hukum. ENGLISH : In a dynamic state administration system, it is necessary to have a system of separation of powers to prevent authoritarianism or power centered on one person. The separation of powers in Indonesia is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which in its formation involved elements of customary law, western law, and Islamic law. Sunda, one of the ethnic groups, has constitutional teaching called the Sunda Tritangtu Teachings. The purpose of this study is to analyze the separation of powers contained in the Tritangtu Sundanese teachings with the condition of the separation of powers in Indonesia. Second, to analyze the conception of the separation of powers in the Sundanese Tritangtu Teaching associated with the theory of Customary Constitutional Law in Indonesia. Third, to analyze the influence of the conception of the separation of powers in the Sundanese Tritangtu Teachings on the State Administration System of the Republic of Indonesia. The framework of thought in this study is based on the theory of customary law, the theory of separation of powers, and the theory of state institutions so that it can be supported in analyzing the concept of the separation of powers in the Tritangtu Sunda teachings and their influence on the constitutional system of the Republic of Indonesia. The research method used is the descriptive analysis method, namely by collecting, studying, analyzing, and interpreting as well as explaining data related to the Sundanese tritangtu concept and the constitutional system of the Republic of Indonesia, using a normative juridical approach, while the type of research used in this research is is qualitative research. The results of this study are. First, the Tritangtu Sundanese teachings view power as not singular but must be separated into three powers: Resi, Rama, and Prabu. Second, there is a relationship between the teachings of the Tritangtu Sunda and the theory of constitutional law, seen from the aspect of rulers/officials/state institutions, aspects of citizen classification, and aspects of power relations. Third, although not significantly influential, the Tritangtu Sunda teachings also enrich the repertoire of customary constitutional law in Indonesia in the context of legal pluralism.

Actions (login required)

View Item