Kepastian hukum terhadap penguasaan hak atas tanah masyarakat yang beralih fungsi menjadi cagar alam dihubungkan dengan undang-undang no 5 tahun 1960 tentang pokok agraria dan undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan di desa Wangunsari kecamatan Naringgul kabupaten Cianjur

Rosia, Ningrum Nurohmah (2022) Kepastian hukum terhadap penguasaan hak atas tanah masyarakat yang beralih fungsi menjadi cagar alam dihubungkan dengan undang-undang no 5 tahun 1960 tentang pokok agraria dan undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan di desa Wangunsari kecamatan Naringgul kabupaten Cianjur. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI.

	Text 1_cover Download (145kB)
	Text 2_abstrak Download (134kB)
	Text 3_daftarisi Download (167kB)
	Text 4_bab1 Download (399kB)
	Text 5_bab2 Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy
	Text 6_bab3 Restricted to Registered users only Download (355kB) | Request a copy
	Text 7_bab4 Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text 8_daftarpustaka Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan kepastian Hukum terhadap Penguasaan hak atas tanah yang beralih fungsi menjadi cagar alam menurut Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Desa Wangunsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur serta bagaimana upaya masyarakat untuk mendapatkan kepastian terhadap Status hukum yang Beralih Fungsi Menjadi Cagar Alam Di Desa Wangunsari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepastian Hukum Dan Status Hukum Terhadap Penguasaan hak atas tanah Masyarakat Yang Beralih Fungsi Menjadi Cagar Alam Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Studi Kasus di Desa Wangunsari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah- tengah masyarakat. Kesimpulan dari penelelitian ini, yaitu bahwa akibat dari tidak dapat didaftarkannya sertifikat hak milik atas tanah bagi sebagian masyarakat yang sebagian tanahnya termasuk kedalam tanah BKSDA, masyarakat tidak memiliki kepastian hukum, dan menjadi penghambat untuk masyarakat yang ingin melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut.

Actions (login required)

View Item