Keterwakilan perempuan dalam partai politik di Jawa Barat pada pencalonan Pemilu Legislatif 2019 : Studi kasus pada Partai PDIP, GOLKAR, PKB Dan PPP Di Provinsi Jawa Barat

Maharani, Assri Nuryulia (2022) Keterwakilan perempuan dalam partai politik di Jawa Barat pada pencalonan Pemilu Legislatif 2019 : Studi kasus pada Partai PDIP, GOLKAR, PKB Dan PPP Di Provinsi Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (250kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Keterlibatan perempuan dalam dunia politik secara statistik belum begitu menggembirakan walaupun dengan diterapkannya syarat affirmative action ini membuat setiap partai tak terkecuali PDIP, Golkar, PKB dan PPP berusaha keras untuk memenuhi tuntutan tersebut. Partai PDIP adalah partai yang menduduki posisi kedudukan terbanyak yang bisa menempatkan keterwakilan perempuannya di parlemen dengan 7 kursi, Golkar pun tak kalah unggul bisa menempatkan dengan 3 kursi, PKB dengan 2 kursi dan PPP 1 kursi. PPPghanya bisa mendapatkann10% suara pilihan yang artinya menduduki keterwakilan paling rendah karena hanya ada satu kursi yang lolos terisi dari dukungan Partai PPP. Adanya hambatan yang dialami perempuan menjadi faktor kuota 30% tidak pernah terpenuhi, diantaranya : kurangnya kesadaran perempuan akan partai politik dan Pendidikan politik, masih melekatnya faktor patriarki dikalangan masyarakat yang tidak percaya kemampuan perempuan dan mengelompokkan perempuan dalam ruang domestik, dan kurangnya kemampuan perempuan dalam mempromosikan diri (kampanye). Teori yang penulis gunakan adalah teori gender tentang feminisme liberal dan konsepsi patriarki, teori kuota perempuan, teori demokrasi dalam pemilu dan teori kepartaian di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor dewan Pengurus Daerah Partai Golkar, Dewan Pengurus Wilayah PPP, dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang penulis gunakanyaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk menggambarkan permasalahan yang ada pada partai Golkar, PKB dan PPP pada umumnya yang khususnya tentang keterwakilan perempuan. Dalam penelitian ini penulis menemukan kuatnya stereotipe masyarakat tentang perempuan yang dianggap lemah, masih menjadi penyebab rendahnya perolehan suara perempuan secara umum dalam pemilu, pada kasus partai Golkar yang masih menjadi masalah adalah karena izin keluarga dan kurangnya modal. Sedangkan pada partai PKB dan PPP ditemukan bahwa basis massa partai yang nmotabane nya banyak dari kalangan islam tradisional menyebabkan perempuan kurang diminati. Adapun perempuan-perempuan yang terpilih tersebut karena mereka memiliki modal sosial. ENGLISH : The involvement of women in politics has not been statistically encouraging, although the implementation of the affirmative action requirements has made every party, including PDIP, Golkar, PKB and PPP, strive to meet these demands. The PDIP Party is the party that occupies the most positions that can place women's representation in parliament with 7 seats, Golkar is no less superior in placing 3 seats, PKB with 2 seats and PPP with 1 seat. PPP was only able to get 10% of the votes, which meant that it had the lowest representation because there was only one seat that passed to be filled with support from the PPP Party. The obstacles experienced by women become factors that the 30% quota has never been fulfilled, including: lack of awareness of women about political parties and political education, still attached to the patriarchal factor among people who do not believe in women's abilities and group women in the domestic space, and lack of women's ability to promote self (campaign). The theories that the author uses are gender theory about liberal feminism and the conception of patriarchy, women's quota theory, democracy theory in elections and party theory in Indonesia. The approach used is a qualitative approach with descriptive analysis. The location of this research was carried out at the offices of the Golkar Party Regional Executive Board, the PPP Regional Executive Board, and the West Java Provincial DPRD. The methods used in data collection in this study are interviews, documentation and observation. The data sources that the authors use are primary and secondary data sources. To describe the problems that exist in the Golkar, PKB and PPP parties in general, especially regarding the representation of women. In this study, the authors found that the strong stereotype of society about women who are considered weak, is still the cause of the low vote acquisition of women in general in the election, in the case of the Golkar party which is still a problem is due to family permission and lack of capital. Meanwhile, in the PKB and PPP parties, it was found that the mass base of the parties, which mostly consisted of traditional Islamic circles, caused women to be less attractive. The women were chosen because they have social capital.

Actions (login required)

View Item