Sanksi tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 351/pid.sus/2021/PN.Bdg perspektif Hukum Pidana Islam

Ramadhan, Moh Guntur Sukma (2022) Sanksi tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 351/pid.sus/2021/PN.Bdg perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (368kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (593kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) | Request a copy

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan perkara mengedarkan sediaan farmasi tapa izin, sediaan farmasi dalam hal ini yaitu obat daftar G yang dimana dalam mengedarkanya diperlukan izin, melihat efek daripada obat tersebut sangat berbahaya bagi penggunanya, ketika tanpa adanya pendampingan ahli dan ketika obat ini secara bebas didapatkan perlahan-lahan mengakibatkan rusaknya generasi bangsa serta merugikan masyarakat. Hal inilah yang mendasari latar belakang penelitian ini terhadap putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 351/Pid.sus/2021/PN.Bdg; untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dari tindak pidana megedarkan obat tanpa izin dalam Putusan Nomor 351/Pid.sus/2021/PN.Bdg, Hukum Pidana Islam mengklasifikasikan tindak pidana ini sebagai jarimah ta’zir, menyerahkan segala putusan kepada Hakim (ulil amri) dengan mempertimbangkan keadilan dan demi kemaslahatan umat. Dikarenakan tidak ada ketentuan khusus terhadap tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dalam al-Qur’an maupun hadits untuk dijatuhi Had, Qisas dan diyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang diperoleh dalam buku, karya ilmiah, skripsi, internet, e-book dan sumber lainnya. Dari uraian diatas, maka disimpulkan. Pertama, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman yang ditetapkan kepada terdakwa,didasarkan memenuhi semua unsur yang ada pada Pasal 197 UU. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Kedua, dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin tidak dijelaskan secara khusus jarimahnya dalam Al-Quran maupun hadits untuk dikenai hukuman had qisas,diyat, maka perbuatan tersebut termasuk dalam hukuman ta'zir berdasarkan kemaslahatan. Jarimah ta’zir dapat dikatakan yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri (Hakim) dengan memperhatikan pada aturan dan kriteria rasa keadilan.

Actions (login required)

View Item