Analisis hukum pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan tandatangan dalam akta autentik dihubungkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris

Natanegara, Raisa Salsabila (2022) Analisis hukum pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan tandatangan dalam akta autentik dihubungkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (667kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy

Abstract

Dalam kasus ini, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa akta autentik dibuat oleh dan di hadapan Notaris sesuai dengan ketetapan UU yang berlaku. Notaris dan penghadap harus melewati kesepakatan bersama. Namun Notaris dan PPAT Ny. Endang Muniarti, S.H. diduga melakukan penciptaan surat/dokumen palsu. Penyebabnya adalah Ir. Gregorius Daryanto tidak merasa menandatangani berkas-berkas akta dari Ny. Endang Muniarti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan tandatangan dalam akta autentik, akibat hukum terhadap Notaris di dalam kasus ini dengan dihubungkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan teori keadilan yang merupakan gagasan dari Aristoteles. hal ini dikarenakan seseorang akan dianggap telah berbuat adil jika mewujudkan sesuatu sesuai hukum. dan penelitian ini juga menggunakan dasar hukum Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Metodologi penelitian yang digunakan adalah desktiptif analisis. bertujuan untuk memahami masalah yang diteliti, hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, hal ini untuk melakukan penelitian data sekunder atau bahan pustaka dengan menelaah literatur-literatur dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagai dasar. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aspek pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik adalah dapat berubahnya akta autentik menjadi akta di bawah tangan ketika salahsatu syarat saja tidak terpenuhi, namun. Jika para penghadap yang bersangkutan dapat membuktikan suatu akta autentik adalah tidak benar/cacat hukum, maka kekuatan pembuktian sebagai akta autentik maupun akta di bawah tangan sudah tidak akan berlaku dan Notaris dapat dibebankan tanggung jawab atas kekeliruan yang terjadi, dan akibatnya Notaris dapat dikenai sanksi berupa hilangnya wewenang dalam membuat akta secara materiil, lahiriah, dan formal, karena telah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Actions (login required)

View Item