Analisis yuridis terhadap putusan Nnomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tentang hak-hak istri pasca perceraian

Firdaus, Sofia Nurfajriati (2022) Analisis yuridis terhadap putusan Nnomor 1493/Pdt.G/2020/PA.Tsm dan nomor 255/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tentang hak-hak istri pasca perceraian. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (COVER) 2_abstrak.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (347kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi adanya perbedaan mengenai penerapan sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim tingkat pertama dan banding pada putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1493 Tahun 2020 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 255 Tahun 2020. Perbedaan tersebut terdapat dalam hal pertimbangan mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding ditandai dengan adanya perbedaan dalam penentuan besaran nafkah madhiyah dan nafkah maskan yang diterima oleh istri pasca perceraian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 1493/Pdt.G/2020/ PA.Tsm dan Nomor 255 /Pdt.G/2020/PTA.Bdg. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori kepastian hukum dan maslahah karena pada prinsipnya majelis hakim berkewajiban untuk menggali rasa keadilan dan nilai hukum guna mendapat suatu putusan yang memiliki suatu kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 dan 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum serta keadilan perkara yang diajukan meskipun hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis isi dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang digunakan untuk menganalisis suatu isi putusan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi berupa Salinan Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2020/ PA.Tsm dan Nomor 255 /Pdt.G/2020/PTA.Bdg sebagai analisis data. Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan yaitu: (1) Fakta hukum Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1493 Tahun 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 255 Tahun 2020 yaitu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2009 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Setelah menjalani pernikahan selama 10 tahun kemudian sering terjadi pertengkatan karena masalah tempat tinggal yang mengakibatkan keduanya berpisah selama 3 tahun. Meskipun telah dilakukan usaha perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Karena Termohon tidak menerima putusan tingkat pertama perihal penetapan besaran nafkah yang diterima pasca perceraian, maka diajukanlah banding. (2) pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 1493 Tahun 2020 hanya menerapkan hukum terhadap hukum formil/hukum acara. Dan dalam hal rekonvensi tidak menerapkan satu pun dasar hukum baik dari undnag-undang ataupun di luar undang-undang; (3) pertimbangan hukum putusan Nomor 255 Tahun 2020, majelis hakim tingkat banding menerapkan hukum lain di luar undnag-undang yang menjadi dasar dalam hal penuntutan hak istri pasca perceraian, yaitu SEMA No. 1 Tahun 2017 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang sangat penting untuk diterapkan dalam putusan mengenai hak istri pasca perceraian.

Actions (login required)

View Item