Disparitas putusan hakim pada perkara perwalian: Analisis penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sor dan penetapan nomor 58/Pdt.P/2016/PA.Mrs

Anida, Anida (2022) Disparitas putusan hakim pada perkara perwalian: Analisis penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sor dan penetapan nomor 58/Pdt.P/2016/PA.Mrs. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (808kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy

Abstract

Secara normatif ibu kandung merupakan wali atas anak kandungnya yang berhak mewakili sang anak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut diperkuat dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua wajib mewakili anaknya yang masih berada di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum. Namun faktanya pihak bank mensyaratkan nasabahnya, dalam hal ini seorang ibu untuk memiliki penetapan perwalian dari pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum. Seperti pada perkara nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sor dan nomor 58/Pdt.P/2016/PA.Mrs. Dimana kasus hukumnya sama, namun berbeda dalam amar penetapannya yaitu, majelis hakim Pengadilan Agama Soreang menetapkan pemohon sebagai wali yang sah bagi anak kandungnya, sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Maros menetapkan pemohon sebagai orang tua kandung atas anak kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sor dan penetapan nomor 58/Pdt.P/ 2016/PA.Mrs tentang Perwalian, metode penemuan hukum hakim dalam penetapan perwalian di Pengadilan Agama Soreang dan di Pengadilan Agama Maros serta faktor yang melatarbelakangi disparitas dalam penetapan perwalian di Pengadilan Agama Soreang dan di Pengadilan Agama Maros. Kerangka berpikir dalam penelitian ini terletak pada isi penetapan pengadilan agama tentang perwalian yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht), serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan perwalian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian content analysis dan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Pertimbangan hukum pada penetapan Pengadilan Agama Soreang, hakim melakukan penemuan hukum, menetapkan pemohon sebagai wali dengan dasar pertimbangan yang digunakan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan dan kaidah fiqih. Majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang menetapkan pemohon sebagai ibu kandung, dengan mempertimbangkan kedudukan orang tua dan wali yang berbeda. 2) Pengadilan Agama Soreang menggunakan interpretasi sosiologis. Majelis hakim Pengadilan Agama Maros tidak memerlukan interpretasi hukum, mengutamakan peraturan terkait dengan perwalian dan kekuasaan orang tua. 3) Ketiadaan hukum yang mengatur secara jelas tentang perwalian oleh orang tua kandung serta penilaian dari masing-masing hakim terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan menjadi faktor yang melatarbelakangi disparitas pada penetapan perwalian di Pengadilan Agama Soreang dan di Pengadilan Agama Maros.

Actions (login required)

View Item