Pembaharuan materi hukum incest di Indonesia dalam Pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau menurut hukum pidana Islam

Nurhuda, Gilang (2022) Pembaharuan materi hukum incest di Indonesia dalam Pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau menurut hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy

Abstract

Materi hukum pelarangan perbuatan incest terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam aturan tersebut masih belum adanya sanksi pidana yang menyertainya. Maka diperlukannya pembaharuan hukum pidana terkait dengan perbuatan incest yang tertuang dalam Pasal 419 RKUHP. Kemudian peninjuan pembaharuan materi hukum incest tersebut menggunakan hukum pidana Islam bertujuan agar hukum pidana nasional tidak bertentangan dengan norma agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) materi hukum incest dalam hukum nasional Indonesia. (2) unsur hukum pidana Islam dalam materi hukum pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (3) kerangka konsep pembaharuan materi hukum incest dalam Pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari nilai-nilai hukum pidana Islam yang dijadikan nilai luhur dalam memandang suatu pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai perbuatan incest yang tertuang dalam Pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peninjauan tersebut bertujuan supaya hukum pidana nasional tidak bertentangan dengan norma agama. Metode penelitian ini adalah penilitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang berupa data primer dan ditunjang oleh data sekunder. Penelitian ini didasarkan pada jenis data kualitatif yang diperoleh berdasarkan kata-kata yang pada nantinya akan disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang komperhensif dan objektif. Hasil peneltian ini menyatakan bahwa: Pertama, materi hukum incest dalam hukum nasional Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak sertai dengan sanksi pidana dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 294 KUHP yang hanya mencakup pelindungan anak dibawah umur dari perbuatan incest. Kedua, unsur hukum pidana Islam yang masuk kedalam materi hukum Pasal 419 RKUHP mencakup (a) definisi persetubuhan yakni memasukan zakar ke dalam farji. (b) Hukuman diberikan kepada seorang yang memiliki hubungan mahram muabbad karena sebab hubungan darah. Ketiga, kerangka konsep pembaharuan materi hukum incest dalam Pasal 419 RKUHP menggunakan asas tadarruj sebagai kerangka konsep pembaharuan yang relevan dengan sistem pembentukan perundang-undang Indonesia.

Actions (login required)

View Item