Firdiawan, Muhammad Ariq (2022) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (Carding) dihubungkan dengan Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (60kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (67kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (304kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) | Request a copy |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Download (135kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat yaitu tentang pencurian data kartu kredit (carding) karena kurangnya pemahaman hukum pada masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban. Tindak pidana ini sudah sangat sering muncul dalam masyarakat dan tentu hal ini sangat merugikan baik bagi diri sendiri, maupun masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (carding) di wilayah hukum Polda Jabar, untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (carding) di wilayah hukum Polda Jabar dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (carding) di wilayah hukum Polda Jabar. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menjelaskan mengenai bahwa penegakan hukum pidana juga sebagai salah satu upaya agar dapat tegaknya norma-norma hukum secara nyata, jika ada penegakan hukum yang benar dan adil maka kasus seperti tindak pidana carding dapat segera teratasi yang berpengaruh terhadap tentramnya kehidupan di dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis serta faktual. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendakatan yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (carding) dianggap kurang maksimal. Hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh peneliti terdapatnya tunggakan penyelesaian kasus carding. selain itu kendala yang dihadapi diantaranya, aspek penyidik, aspek alat bukti, aspek fasilitas, aspek jurisdiksi, dan faktor masyarakat. Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian data kartu kredit (carding) diantaranya, peningkatan kualitas penegak hukum, memberikan edukasi terhadap korban tindak pidana carding, penyuluhan hukum terhadap masyarakat, patroli siber, dan peningkatan sarana dan prasarana.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penegakan hukum; Tindak pidana; Pencurian; Carding |
Subjects: | Law Criminal Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Muhammad Ariq Firdiawan |
Date Deposited: | 20 Sep 2022 04:38 |
Last Modified: | 20 Sep 2022 04:38 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/56954 |
Actions (login required)
View Item |