Analisis Putusan No: 06 K/AG/2012 tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan

Nurrohman, Riswan (2015) Analisis Putusan No: 06 K/AG/2012 tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (255kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTARISI.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (397kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text (BAB III) 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)

Abstract

Penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan karena ayah kandung merasa tidak pernah menikahkan anaknya ataupun memberikan kuasa kepada orang lain untuk menikahkan anaknya, selain itu pemohon beralasan bahwa dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan dipandang tidak sah dan banyak yang dipalsukan. Dalam penelitian ini penulis memilih Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus kasasi. Menariknya, permohonan pembatalan perkawinan ini dikabulkan pada tingkat pertama namun ditolak pada tingkat banding dan kasasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa cacat administrasi dijadikan alasan utama dalam kasus ini selain bahwa wali nasab tidak merasa menikahkan anaknya. Syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan perkawinannya batal atau dibatalkan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum in concreto, sistem hukum dan sinkronisasi hukum. Metode pendekatan penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian analisis isi. Data yang ditemukan adalah bahwa hakim pengadilan agama Martapura berpendapat bahwa cacat administrasi dapat membatalkan perkawinan. Akan tetapi pada tingkat banding hakim berpendapat bahwa cacat administrasi tidak dapat membatalkan perkawinan karena menurut Undang-undang yang dapat membatalkan perkawinan hanyalah apabila syarat dan rukun dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi dalam pelaksanaanya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang dapat membatalkan suatu perkawinan adalah apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun dalam suatu perkawinan atau perkawinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi hukum materil maupun hukum formil dalam pelaksanaan suatu perkawinan.

Actions (login required)

View Item