Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 13 Tahun 2016 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga perspektif Siyasah Maliyah

Ratnasari, Wulan (2017) Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 13 Tahun 2016 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga perspektif Siyasah Maliyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy

Abstract

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan Daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah kepada APBD. Kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pangandaran dan sumber pendapatan yang digali dari potensi daerah. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya masih belum berjalan efektif karena ada beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengelolaannya dan masih kurang sadarnya baik wisatawan luar maupun wisatawan daerah Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.3 Tahun 2016 2) tinjauan siyasah maliyah terhadap upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.3 Tahun 2016. Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa siyasah maliyah merupakan kebijakan ekonomi yang mengatur dan mengurus mulai dari pemasukan, pengelolaan dan pendistribusian harta berdasarkan syari’at Islam dan pengaturan harta yang mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-Quran dan Al-Hadis yang di implementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk memberi kemaslahatan pada semua orang dengan pengelolaan harta yang merata. Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis pelaksanaan kebijakan kepala Dinas mengenai kebijakan ekonomi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perbub No. 12 tahun 2013 tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas pariwisata, perindustrian, perdagangan, koprasi serta usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pangandaran. Bahan hukum primernya yaitu Peraturan Bupati No.12 tahun 2013 pasal 3 dan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2016 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta wawancara dengan responden yaitu sekertaris dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Pangandaran serta staf lain yang bersangkutan. Penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa : 1) Upaya-upaya yang dilakukan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran yaitu : a. Meningkatkan penataan yang baik terhadap objek-objek pariwisata, b. Memperindah pariwisata dengan green Pangandaran, c. Peningkatan atau digitalisasi masuk pariwisata melaluli etiketi. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya masih belum berjalan secara optimal karena terdapat kendala-kendala diantaranya : kurangnya kesadaran wisatawan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, meningginya harga jajanan disekitar pantai terbukti dengan adanya penurunan pendapatan ditahun 2016. 2) Upaya-upaya yang dilakukan dinas pariwisata dan kebudayaan dilihat dari perspektif siyasah maliyah sudah sesuai dengan tatacara perundang-undangan diatasnya dan politik ekonomi Islam. Kebijakan Dinas pariwisata dan Kabupaten Pangandaran sebagai wadah pemerataan harta dan menjaga harta (Hifd al-mal).

Actions (login required)

View Item