Pemberian izin usaha toko modern oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung kaitannya dengan Perda nomor 20 tahun 2009 tentang pembangunan, penataan dan pengendalian pasar

Taryani, Taryani (2012) Pemberian izin usaha toko modern oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung kaitannya dengan Perda nomor 20 tahun 2009 tentang pembangunan, penataan dan pengendalian pasar. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (40kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (235kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_Daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)

Abstract

Perizinan merupakan kegiatan yang mendorong bagi terbangunnya kegiatan sektor ekonomi formal. Secara administratif, dari kegiatan perizinan diperoleh data dan informasi dasar untuk mengukur pertumbuhan perekonomian yang ditopang melalui usaha-usaha formal. Suatu izin yang diberikan oleh pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan dan Penggendalian Pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Bagaimana pelaksanaan tahapan dan prosedur pemberian izin usaha toko modern (IUTM) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Bandung kaitannya dengan Perda Nomor 20 Tahun 2009 2) Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemberian izin usaha toko modern (IUTM) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Bandung 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian izin usaha toko modern di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung. Mengenai izin usaha toko modern, Kabupaten Bandung telah mengatur masalah syarat dan prosedur. dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan, Pemgemdalian Pasar, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib menyelesaikan izin usaha pasar, salah satunya Izin usaha toko modern dan dalam 14 Poin 2 Perda tersebut bahwa jam operasional untuk hari-hari biasa dan dalam tempat yang tidak ditentukan jam operasionalnya tidak sampai 24 jam. Namun kenyataannya ada beberapa usaha perdagangan minimarket yang tidak melaksanakan syarat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang meliputi bahan pustaka atau data sekunder sebagai penganalisis dari pelaksanaan Undang-undang yang berkaitan. Dalam hal ini mengkaji perda nomor 20 tahun 2009 di hubungkan dengan data-data empiris yang terjadi dimasyarakat mengenai proses perizinan usaha toko modern di Kabupaten Bandung Dengan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan situasi-situasi yang terjadi dalam mendeskripsikan mengenai pemberian izin usaha toko modern oleh badan penanaman modal dan perizinan Kabupaten Bandung. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan, yaitu bahan hukum sumber data primer, sekunder dan tertier. Serta teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik interview, dan teknik kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) belum maksimal, hal ini terbukti antara lain, dengan adanya minimarket yang sudah berdiri tidak memiliki surat izin usaha toko modern yang dikeluarkan oleh BPMP serta masih banyaknya minimarket yang beroperasi 24 jam. Kendala yang timbul antara lain, belum adanya peraturan yang mengatur, pengawasan yang kurang dari pihak BPMP, sistem kerja yang belum maksimal, kekurangan tim teknis, kesadaran pelaku usaha yang masih rendah, dan aspek lahan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi syarat, upaya yang dilakukan BPMP antara lain menyebarkan himbauan pentingnya mempunyai surat izin usaha dan dapat mengakomodir segala hal yang telah menjadi program pemerintah daerah dan mampu memainkan tugasnya yang merupakan sentral maju mundurnya sebuah perizinan. Selain itu para pelaku usaha pun harus ikut membantu berperan aktif dalam segala hal yang menjadi program pemerintah daerah karena para pelaku usaha merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan.

Actions (login required)

View Item