Umam, Atiqul (2022) Implementasi pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 4 tahun 2012 tentang ketertiban umum terhadap pengemudi kendaraan umum di Kabupaten Bekasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_Cover.pdf Download (63kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (138kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_DAFTAR ISI.pdf Download (123kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_BAB 1.pdf Download (603kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy |
Abstract
Kabupaten Bekasi termasuk salah satu daerah yang menyediakan layanan sarana dan prasarana transportasi, setiap daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah dan/atau undang-undang sendiri untuk mengatur sarana dan prasarana transportasi termasuk Kabupaten Bekasi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum pada pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan” yang mana yang dimaksud dengan pemberhentian yang telah ditentukan disini diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan ada dua tempat yakni yang pertama adalah Terminal dan Halte. Akan tetapi para pengemudi angkutan umum masih melanggar hal tersebut hingga menimbulkan kemacetan.. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban umum dan upaya agar terimplrmrntasi secara efektif Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran yang sistematis dan cermat tentang fakta-fakta dari implementasi Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban umum di Lapangan bahwa kebijakan ini belum terimplementasikan dengan baik, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti melaui observasi, wawancara, dan studi Pustaka, atau sekunder, yang mencakup bahan hukum primer yakni Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban umum. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pasl 2 ayat (4) Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang ketertiban umum belum terimplementasikan dengan baik dalam isi perda belum terdapat penjelasan tentang tempat yang telah ditentukan dan masih merujuk kepada UU LLAJ yang dalam hal itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daripada Kabupaten Bekasi, pemerintah juga dalam penegakan masih menunggu daripada adanya laporan tidak dengan patrol dan penindakan di tempat,dari segi sarana dan fasilitas pendukung yang dimiliki sangatlah minim, serta masyarakat dan budaya yang ada masih terbiasa dan nyaman dengan naik, turun dan menunggu angkutan dimana saja. Sefrta dalam upayanya pemerintah akan mengoptimalkan anggaran agarfasilitas pendukung terwujud dan sosialisasi di dalam forum lalu lintas.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implementasi; Angkutan Umum; Kabupaten Bekasi |
Subjects: | Constitutional and Administrative Law Constitutional and Administrative Law > Specific Jurisdictions and Areas Ground Transportation > Steetcar Lines Urban |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Atiqul Umam |
Date Deposited: | 23 Sep 2022 08:23 |
Last Modified: | 23 Sep 2022 08:23 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/57777 |
Actions (login required)
View Item |