Sanksi tindak pidana pembunuhan dengan daya paksa (Overmacht) pada pasal 48 KUHP perspektif hukum pidana Islam

Nurfa'idah, Annisa (2022) Sanksi tindak pidana pembunuhan dengan daya paksa (Overmacht) pada pasal 48 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi-2.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (802kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy

Abstract

Semua kejahatan tidak selamanya harus dihukumi, ada beberapa hal yang melepaskan dari kejahatan tindak pidana salah satunya kasus yang terjadi di malang seoarang pelajar SMA bernama ZA dan kekasihnya dibegal dalam perjalanan pulang menuju kediaman yang dimana seoarang ZA ini melawan dan membela diri karena kekasihnya akan diperkosa, apabila tidak memberikan barang-barang apa yang dibutuhkan oleh Misnan salah satu korban yang dibunuh oleh ZA. Sebagaimana permasalahannya yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana konsep keadaan memaksa (overmacht) sebagai penghapusan tindak pidana dalam pasal 48 KUHP dan konsep keadaan memaksa dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep yang digunakan sebagai penghapusan pidana dalam keadaan memaksa dalam pasal 48 KUHP dan bagaimana keadaan memaksa dalam Hukum Pidana Islam dan relevansi antara Hukum Islam dengan Hukum Positif dalam Pasal 48 KUHP. Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu berkaitan dengan teori pemidanaan dan teori adam al masuliyah yang dimana menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban seseoarang dalam keadaan memaksa seperti apa dan masuk ke dalam kategori unsur pembenar atau pemaaf. Karena pada hakikatnya hukum Islam menjadikan pengetahuan dan pilihan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Karena orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan dituntut untuk bertanggung jawab jika ia melanggar syarak dan jika orang yang tidak memiliki keduanya tidak dituntut untuk bertanggung jawab secara pidana. Metodologi penelitian yang penulis ambil adalah bersifat kepustakaan (library Research), dalam menganalisis data penulis menggunakan content analisis pasal yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan melakukan pendekatan secara normatif. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan overmacht dalam pasal 48 KUHP dan Hukum Pidana Islam dan bagaimana relevansi diantara keduanya. Hasil dari pada penelitian ini diketahui bahwa (1) overmacht menurut hukum pidana Indonesia atau yang terdapat dalam pasal 48 KUHP menggunakan konsep adanya asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. (2) Hukum Pidana Islam antara perintah dan yang memerintah memiliki hukuman yang berbeda ada yang mengemukakan qishash, adapula yang mengemukakan diyat dan tazir, sebagaimana Hukum Pidan Islam mengenai konsep sanksi yang digunakan dalam tindak pembunuhan overmacht lebih menitikberatkan pada tindak pidana pembunuhanya atau bentuk pertanggungjawabannya, karena adanya overmacht tidak dapat mempengaruhi hukuman. (3) Dalam Hukum Pidana Islam tidaklah relevan antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif karena pada hakikatnya Hukum Islam lebih rinci menjelaskan mengenai overmaacht walaupun keduanya sama-sama mengadili secara adil dan tepat.

Actions (login required)

View Item