Implementasi pasal 7 Undang-Undang No. 56/PRP/ tahun 1960 mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian

Pamungkas, Azhar Ali (2010) Implementasi pasal 7 Undang-Undang No. 56/PRP/ tahun 1960 mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (112kB) | Preview
	Text (BAB I SD IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB)

Abstract

Prostitusi atau pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang perlu untuk ditanggulangi/dicegah keberadaanya. Pasal 296 KUHPidana telah memberikan sanksi tegas bagi PSK dan penyedia jasa seks komersial. Namun pada kenyataanya prostitusi masih marak keberadaanya khususnya di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana tentang kesusilaan di Kota Bandung oleh Polrestabes Kota Bandung, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana dan untuk mengetahui penyelesaian kendala-kendala tersebut oleh Polrestabes Kota Bandung. Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 296 KUHPidana telah memberikan sanksi tegas bagi PSK, penyedia jasa seks komersial, maka idialnya pelacuran dapat dicegah keberadaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskritif analitis dengan metode pendekatan secara yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi dukumentasi,wawancara, observasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengkorelasikan data yang ada dengan fakta empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana tentang kesusilaan oleh Polrestabes Kota Bandung dilakukan melalui razia dan penahanan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah adanya bocoran dari oknum polisi saat akan razia, kurangnya dana, lambatnya laporan masyarakat, menolak jadi saksi, kurangnya adanya kerjasama antara stake holder (pihak terkait). Adapun upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kendala-kendala yang ada yaitu menindak tegas oknum polisi yang melanggar undang-undang kepolisian terkait dengan membocorkan informasi razia, mengupayakan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana yang cukup, penyuluhan hukum khususnya tentang peran masyarakat menginformasi bentuk pelanggaran hukum, kesusilaan kesopanan, menekankan kepada masyarakat untuk bersedia menjadi saksi dan meningkatkan kerjasama dengan stake holder (pihak terkait).

Actions (login required)

View Item